PPP Pilih Opsi Lanjutkan Hasil Pansel KPU & Bawaslu

Komisi II DPR nampaknya masih gamang untuk memproses para calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari Panitia Seleksi (Pansel).

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Baidowi mengatakan, saat ini berkembang tiga opsi untuk fit and proper test (FnP).

Pertama, opsi menolak dilakukan FnP dengan konsekuensi nantinya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk perpanjangan masa jabatan komisioner lama.

"Alasan yang menolak banyak, karena mempersoalkan keanggotaan Pansel, yang salah satunya ada anggota DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Di UU 15, pasal 1 ayat 2, DKPP tak terpisahkan dari penyelenggara Pemilu. Kedua, tidak ada yang berlatarbelakang IT. Itu alasan yang menolak," jelas pria yang akrab disapa Awiek ini di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).

Opsi kedua yakni menunda proses FnP karena Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pansus Pemilu) masih dibahas dengan pemerintah.

"Baik yang menolak atau meminta penundaan tetap membutuhkan Perppu khusus perpanjangan masa jabatan," imbuhnya.

Sedangkan opsi ketiga, menurut Awiek, yakni tetap melanjutkan hasil Pansel dengan memilih tujuh orang atau yang dianggap layak.

"Dalam hal nanti ada penambahan jumlah anggota KPU dan Bawaslu di UU baru nanti, itu menyesuaikan dengan UU yang baru," ujarnya.

Fraksinya sendiri, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kata Awiek cenderung memilih opsi tiga.

"Kami berpandangan, dari semua calon apa tidak ada salah satu di antaranya memenuhi kualifikasi? Sehingga tidak ada kevakuman di KPU," terangnya.

Namun keputusan mana yang diambil, imbuh Awiek, tergantung argumentasi dan suara terbanyak di Komisi II.[wid]