Berita

Foto: RMOL

Politik

Caketum PB PMII Dukung Cak Imin Bantu Petani Kendeng

SENIN, 27 MARET 2017 | 18:15 WIB | LAPORAN:

Pro kontra pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah, masih terus bergulir.

Beberapa pekan lalu, para petani dan masyarakat adat sekitar pegunungan Kendeng, sampai berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta.

Kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Chandra Wahyudi, meminta kepada pemerintah untuk lebih hati-hati dalam mengambil keputusan tentang persoalan di Kendeng.


"Kawasan Pegunungan Kendeng yang merupakan sumber mata air bagi lima kabupaten yang ada di sekitarnya, tentu harus dilestarikan dan dijaga," kata Chandra.

Chandra mengingatkan, jangan sampai karena investasi dan bisnis dalam rangka pembangunan ekonomi, tetapi malah melenyapkan sumber kehidupan dan hajat hidup masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

Sebab itu, ia mendukung rencana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) melobi Presiden Joko Widodo agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan pendirian pabrik semen di kawasan pegunungan Kendeng.

"Saya harap Cak Imin bisa memberikan masukan untuk Presiden, sehingga keputusan yang diambil oleh Presiden merupakan yang terbaik untuk semua pihak terutama para petani dan masyarakat sekitar Kendeng," katanya.

Menurut dia, peran Kantor Staf Presiden (KSP) kurang maksimal menjembatani para petani Kendeng, PT SI, dengan presiden.

Korban jiwa dari peserta aksi 'cor semen' tak seharusnya terjadi jika Kantor Staf Presiden berperan maksimal.

Seperti diketahui, saat ini kegiatan PT SI dihentikan sementara sembari menunggu keluarnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan tim independen di wilayah pembangunan pabrik semen di Kendeng. Namun, tak menutup kemungkinan setelah KLHS tersebut keluar akhir bulan ini, pengoperasian pabrik semen PT SI akan berjalan.[wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya