RMOL. Konsep penerapan nilai-nilai syariah yang jadi perbincangan di Pilkada Jakarta 2017 disayangkan sejumlah pihak.
Pengamat politik Airlangga Pribadi Kusman menjelaskan, terdapat bias antara konsep syariah yang memang diharapkan dengan kepentingan kelompok-kelompok intoleran di Jakarta.
"Wacana Jakarta Bersyariah ini dikhawatirkan bukan menampilkan nilai Islam yang adil dan toleran. Tapi justru memperkuat persepsi tentang diskriminasi terhadap kelompok lain di Jakarta," kata dia saat dikontak (Senin, 27/3).
Menurutnya, formalisasi konsep syariah yang diwacanakan menjadi perda jika pasangan Anies-Sandi terpilih, berpotensi memperkuat sentimen di masyarakat.
"Masyarakat tidak alergi terhadap konsep syariah, tapi ini jadi seperti dipolitisasi untuk kepentingan pragmatis. Ini yang mengkhawatirkan,†kata pengajar di Universitas Airlangga itu.
Politisasi dari konsep syariah yang mengutamakan semangat golongan ini, menurut Airlangga, juga tidak baik untuk memajukan demokrasi secara keseluruhan. Calon-calon pemimpin di Jakarta harusnya tak hanya berkomitmen terhadap pelayanan pemerintah pada rakyat saja, tetapi juga terhadap keadilan, keadaban, dan yang terpenting nilai toleransi antar golongan.
"Ketika ada salah satu calon yang didukung (kelompok intoleran) namun tak memberikan sikap yang jelas menghentikan wacana intoleran ini, masyarakat perlu khawatir jika ia terpilih maka bisa didikte kepentingan-kepentingan golongan,†kata Airlangga.
Sebelumnya, sempat ramai perbincangan tentang kontrak politik Jakarta Bersyariah yang melibatkan pasangan Anies-Sandi. Tim Anies-Sandi sendiri sudah membantah foto-foto dari lembaran kontrak politik tersebut. Namun, calon wakil gubernur Sandiaga Uno sempat berkomentar bahwa seharusnya tidak perlu ada kekhawatiran tentang wacana penerapan konsep syariah di Jakarta.
[sam]
