Berita

Setya Novanto/Net

Politik

Ketua DPR Minta Kemenhub Turut Perhatikan Ojek Online

SENIN, 27 MARET 2017 | 13:40 WIB | LAPORAN:

Polemik antara pengemudi transportasi umum berbasis online dengan pengemudi transportasi konvensional masih terus berlanjut di berbagai daerah.

Untuk itu, Ketua DPR RI Setya Novanto mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk segera mengeluarkan aturan terkait itu.

"Kalau masalah taksi online dan reguler harus betul diperhatikan karena menyangkut rakyat yang di bawah," katanya di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).


Kementerian Perhubungan sebenarnya pada 1 April nanti akan memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek.

Namun peraturan itu hanya mengatur soal taksi online. Belum ada aturan mengenai ojek online. Kemenhub beralasan bahwa dalam UU, kendaraan roda dua bukan salah satu jenis transportasi umum.

Novanto meminta Kemenhub juga harus memperhatikan masalah itu. Caranya dengan mengajak para pemangku kepentingan untuk duduk bersama demi mencari solusi terbaik.

"Kita harap ada pendekatan komunikasi secara langsung karena menyangkut rakyat dan jangan sampai menjadi masalah yang sangat besar. Karena masalah online merupakan sesuatu masalah, supaya ini tidak terjadi lagi pendekatannya harus persuasif sehingga lancar," pungkasnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya