Berita

Net

Politik

KPU Ingatkan Warga Mengecek DPS

SABTU, 25 MARET 2017 | 04:59 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan masih tersisa empat hari bagi warga DKI Jakarta mengecek Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah ditetapkan. Daftar yang kini ditempel di setiap kelurahan/desa akan menentukan warga dapat menggunakan hak pilihnya pada pemuungutan suara putaran dua 19 April nanti.

"Bahwa ada orang tidak terdaftar lalu tetap bisa memilih di hari pemungutan suara itu berisiko, kalau surat suaranya masih ada. Jadi (tidak bisa memilih) tidak bisa disalahkan KPU lagi," jelas anggota KPU Hadar Nafis Gumay kepada wartawan di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta (Jumat, 24/3).

Dia memastikan bahwa selama ini penyelenggara pemilu begitu aktif mengingatkan masyarakat untuk sadar menggunakan hak pilih di bilik suara. Namun begitu, sistem yang terbangun justru membuat masyarakat pasif, dan bahkan acuh untuk sadar akan hak politiknya.


"Mau buat seperti Filipina, kalau tidak nongol (nama di DPT) ya sudah hilang hak pilihnya. Makanya luangkan waktu untuk mengecek, bisa beresiko kalau masyarakat tidak mengecek," ujar Hadar.

Proses perbaikan DPS sendiri berlangsung pada 22-28 Maret 2017. Warga ibu kota yang sudah terdaftar diminta untuk mengecek kembali apakah nama dan identitasnya sudah sesuai. Sedangkan untuk warga yang belum terdaftar bisa meminta petugas kelurahan/desa untuk memasukkan nama ke dalam data, sebelum ditetapkan dalam DPT pada 6 April nanti.

"Jadi jangan diributkan belakangan. Kita harus tahu aturan, dan warga harus punya partisipasi aktif," demikian Hadar. [wah]  

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya