. Komisi VI DPR RI menganggap jawaban-jawaban dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tidak memuaskan dalam setiap rapat kerja.
Sri Mulyani sendiri menggantikan peran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN), Rini Soemarno, yang sejak lama resmi dilarang DPR RI untuk mengikuti rapat-rapat kerja di Senayan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mengakui Sri Mulyani menguasai masalah keuangan. Tetapi dia tidak mampu menjawab masalah teknis di Kementerian BUMN.
"Bu Sri Mulyani tidak bisa menjawab teknis. Makanya, dia minta Deputi yang menjawab. Dia hanya mengerti persoalan hukum, undang-undang, teknis keuangani," ungkap Darmadi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/3).
Politikus PDI Perjuangan ini mengaku ada sesuatu yang hilang dengan ketidakhadiran Rini Soemarno. Ada banyak pertanyaan DPR tentang kinerja Meneg BUMN yang harus dijawab langsung oleh menterinya.
"Lebih enak berhubungan dengan menteri untuk membahas, karena dia lebih menguasai permasalahannya. Kadang-kadang rindu juga. Banyak permasalahan yang kita sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, ternyata itu masih belum bisa diselesaikan oleh Kementerian BUMN," jelasnya.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ada tiga jalan terbaik. Pertama, mencabut larangan Rini ke DPR melalui paripurna.
Atau, yang lebih keras, Presiden Joko Widodo mengganti Rini dengan sosok Menteri BUMN yang baru.
Opsi terakhir, Jokowi menunjuk wakil menteri BUMN untuk hadir di DPR.
"Tiga opsi itu tidak masalah. Kalau mau ke paripurna tidak masalah, Kalau mau diganti, mau reshuffle tidak masalah, kalau Wamen oke juga," pungkasnya.
Sebelumnya terdengar berita bahwa rapat oordinasi dan konsultasi Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN diwarnai banyak keluhan dari Anggota dan Pimpinan Komisi VI.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertugas mewakili Menteri BUMN dalam tiap rapat kerja karena sanksi yang pernah dijatuhkan rapat paripurna DPR kepada Rini. Komisi VI meragukan Menkeu sanggup menangani masalah keuangan negara sekaligus mengambil alih peran Menteri BUMN di DPR.
"Apakah betul semua ini ditindaklanjuti? Saya enggak tahu apakah Ibu kuat menghandel, Ibu happy gak sih dengan posisi seperti itu. Ibu kan bukan super woman, orang biasa. Hal ini juga harus jadi perhatian serius Bapak Presiden," kata Darmadi saat rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Keuangan, pada Kamis (23/3) dikutip dari website DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VI, Inas Nasrullah, juga berharap Presiden bisa memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini karena rapat kerja dengan Sri Mulyani kerap menghasilkan jalan buntu.
Menteri BUMN memang dilarang hadir dalam setiap rapat di DPR. Namun, Wakil Ketua Komisi VI, Azam Azman Natawijana, mengaku, Komisi VI sebagai pengawas BUMN merasa kesulitan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian BUMN untuk membahas berbagai program kerja.
[ald]
