Berita

Buni Yani/Net

Politik

Kata Buni Yani, Penghinaan Kiai Ma'ruf Bukti Omongan Ahok Bermasalah

SABTU, 04 FEBRUARI 2017 | 01:43 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tersangka kasus kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian, Buni Yani ikut ambil bagian saat pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dan sejumlah ormas Islam mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/2),

Buni Yani mengaku hadir atas inisiatif sendiri karena melihat undangan yang sudah viral di media sosial. Ia iku datang sebagai bentuk dukungan kepada Ketua Umum MUI KH. Ma'ruf Amin yang dilecehkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam sidang Selasa (31/1) lalu.

"Saya datang sendiri. Undangannya kan sudah viral," ujarnya seperti diberitakan RMOLJakarta.


Dalam kesempatan ini Buni Yani kembali menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah atas kasus yang membelitnya saat ini.

"Saya ingin meluruskan kepada kawan-kawan bahwa selama ini saya oleh pendukung Ahok, dianggap orang yang paling bertanggung jawab. Seolah-olah yang benar itu Ahok yang salah itu Buni Yani. Soal namanya, saya jadi tersangka jadi membuat transkip 3 kalimat itu enggak cuma saya, wong sononya (Ahok) sudah bermasalah," tegasnya.

Dijelaskan Buni Yani, dengan adanya kasus penghinaan terhadap Kyai Ma'ruf, menunjukkan bahwa selama ini banyak yang tersinggung oleh omongan Ahok. Bukti itu sudah secara jelas dan meyakinkan bagi dirinya.

"Ini dengan sendirinya menunjukkan Buni Yani tidak bersalah, banyak sekali yang tersinggung gara-gara hal ini. Jadi kalau selama ini saya dipersoalkan, tidak masuk akal," tandasnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya