Berita

Hendri Satrio/Net

Politik

Tim Ahok Harus Jelaskan Asal-usul Rekaman SBY-Maruf Amin

RABU, 01 FEBRUARI 2017 | 15:05 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tudingan Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama dan tim kuasa hukum bahwa Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menerima telepon dari Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelum mengeluarkan sikap keagamaan menimbulkan banyak persepsi publik.

Terlebih dalam persidangan kedelapan kasus penistaan agama tersebut, kuasa hukum Ahok menyebut secara detail menyebut waktu dan kepentingan SBY menelepon Ma'ruf Amin.

"Bila benar tim Ahok punya rekaman SBY dengan Kiai Ma'ruf harus segera dijelaskan asal usulnya," desak pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/2).


Menurutnya penjelasan detail mengenai asal usul sangat diperlukan agar rakyat tidak beranggapan ada campur tangan pemerintah dalam membantu Ahok memenangkan kasus tersebut. Terlebih kewenangan dan kemampuan menyadap hanya dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintah.

"Aparat juga harus membuka tudingan di pengadilan itu, sebab wajar bila gara-gara pernyataan tim Ahok itu rakyat menganggap ada aparat yang berpihak," sambung founder Lembaga Survei KedaiKOPI ( Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) tersebut.

Selain itu, agar tidak dikaitkan turut membela Ahok dalam kasus ini, Presiden Jokowi perlu menindak aparat yang kedapatan memberikan hasil sadapan ke tim Ahok.

"Presiden juga harus menindak aparat yang berpihak," pungkasnya.

Dalam sidang kedelapan kasus penistaan agama, pengacara Ahok menuding bahwa mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menelepon Ketua Umum KH Ma'ruf Amin pada pukul 10.16 WIB, Kamis, 6 Oktober 2016.

Dalam pembicaraan itu, SBY meminta Kiai Ma'ruf agar bisa mengatur pertemuan dengan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada keesokan harinya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya