Berita

Hendri Satrio/Net

Politik

Tim Ahok Harus Jelaskan Asal-usul Rekaman SBY-Maruf Amin

RABU, 01 FEBRUARI 2017 | 15:05 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tudingan Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama dan tim kuasa hukum bahwa Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menerima telepon dari Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelum mengeluarkan sikap keagamaan menimbulkan banyak persepsi publik.

Terlebih dalam persidangan kedelapan kasus penistaan agama tersebut, kuasa hukum Ahok menyebut secara detail menyebut waktu dan kepentingan SBY menelepon Ma'ruf Amin.

"Bila benar tim Ahok punya rekaman SBY dengan Kiai Ma'ruf harus segera dijelaskan asal usulnya," desak pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/2).


Menurutnya penjelasan detail mengenai asal usul sangat diperlukan agar rakyat tidak beranggapan ada campur tangan pemerintah dalam membantu Ahok memenangkan kasus tersebut. Terlebih kewenangan dan kemampuan menyadap hanya dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintah.

"Aparat juga harus membuka tudingan di pengadilan itu, sebab wajar bila gara-gara pernyataan tim Ahok itu rakyat menganggap ada aparat yang berpihak," sambung founder Lembaga Survei KedaiKOPI ( Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) tersebut.

Selain itu, agar tidak dikaitkan turut membela Ahok dalam kasus ini, Presiden Jokowi perlu menindak aparat yang kedapatan memberikan hasil sadapan ke tim Ahok.

"Presiden juga harus menindak aparat yang berpihak," pungkasnya.

Dalam sidang kedelapan kasus penistaan agama, pengacara Ahok menuding bahwa mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menelepon Ketua Umum KH Ma'ruf Amin pada pukul 10.16 WIB, Kamis, 6 Oktober 2016.

Dalam pembicaraan itu, SBY meminta Kiai Ma'ruf agar bisa mengatur pertemuan dengan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada keesokan harinya. [ian]

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya