Berita

Ahmad Doli Kurnia/Net

Politik

Jika Ahok Punya Bukti Rekaman, Berarti Itu Dari Pemerintah

RABU, 01 FEBRUARI 2017 | 12:24 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Belum lagi habis upaya rezim Jokowi menghabisi ulama, Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memang menjadi alasan utama dilakukannya upaya itu, sekarang langsung terang-terangan melecehkan ulama. Tak tanggung-tanggung, Ahok menantang Ketua MUI Maruf Amin.

Begitu kata politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Rabu (1/2).

"Ahok kembali menunjukkan aslinya sebagai manusia yang memang tidak memiliki sopan santun, rasa hormat, dan kasar. Dia juga sekaligus menunjukkan sikap mewakili orang-orang yang melindunginya selama ini," ujarnya.


Doli mendesak Ahok untuk membuktikan adanya rekaman telepon percakapan antara Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan KH Maruf Amin. Jika benar Ahok dan kuasa hukumnya memiliki rekaman tersebut, maka ada dua kemungkinan yang tengah terjadi saat ini.

"Bila benar Ahok punya bukti rekaman telepon percakapan SBY dan KH Maruf Amin, maka sudah dapat dipastikan bahwa rekaman itu dari pemerintah, karena yang punya alat dan kewenangan menyadap adalah aparat penegak hukum terbatas," sambung mantan ketua umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) itu.

Dijelaskan Doli bahwa dugaan ini semakin menguatkan bukti bahwa pemerintah dan Ahok memang adalah satu. Tapi jika dugaan itu salah, maka itu berarti tim pengacara Ahok telah melakukan penyadapan ilegal atau pelanggaran hukum.

"Jadi dalam konteks ini saya balik menantang Ahok, silakan laporkan pimpinan ulama kami itu. Jangan cuma berani mengancam.

"Belangmu sudah ketahuan, jadi ayo teruskanlah laporanmu itu. Dan jangan coba mundur, minta maaf, apalagi nangis. Kami tunggu!," pungkasnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya