Berita

Ahok/Net

Politik

Kebijakan Dan Karakter Ahok Sumber Ketidaksukaan Warga DKI

RABU, 18 JANUARI 2017 | 13:33 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Setidaknya ada dua sumber penyebab publik tidak suka dengan calon petahana gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kedua sumber ketidaksukaan itu adalah masalah kebijakan dan karakter Ahok.

Sementara dalam hal kebijakan, ada dua kebijakan Ahok yang tidak disukai warga Jakarta yaitu penggusuran dan reklamasi.

Begitu kata endiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/1).


"Bukan penggusuran itu sendiri yang dimasalahkan. Tapi oleh sebagian, apalagi oleh korban, prosesnya dianggap kurang manusiawi. Juga secara prosedural untuk beberapa kasus, pengusuran itu dilaksanakan dengan melanggar hukum," urainya.

Dalam hal reklamasi, banyak LSM yang bergerak pada isu lingkungan hidup bersatu dengan para nelayan yang dirugikan oleh kebijakan itu.

"Sebagai kebijakan, pro dan kontra memang tak terhindari. Namun gugatan atas nama lingkungan hidup punya pesona publik," sambung Denny.

Sedangkan ketidaksukaan yang bersumber dari karakter Ahok lebih menekankan pada aneka gaya, pilihan kata, dan tone dalam komunikasi yang ditunjukkan mantan bupati Belitung Timur tersebut.

"Dengan substansi yang sama, sebenarnya dapat dibuat gaya bicara dan pilihan kata yang berbeda. Ahok acapkali membuat celetukan yang bukan saja tak perlu. Lebih dari itu, ia menyatakannya dengan tone, pilihan kata, dan gaya yang merugikannya sendiri," lanjut penggagas gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi tersebut.

"Dari 100 persen ketidaksukaan atas Ahok, 47,2 persen disumbangkan oleh kemarahan atas kasus Al Maidah," pungkasnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya