Berita

Nusantara

BOMA Dukung Kapolda Jabar Tindak Tegas Pengganggu NKRI

MINGGU, 15 JANUARI 2017 | 18:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charlian dalam menangani kasus-kasus intoleran di tanah pasundan menuai dukungan.

Dukungan itu datang dari Baresan Olot Masyarakat Adat (BOMA) Jawa Barat yang mengapresiasi ketegasan Kapolda Jabar untuk tidak memberikan ruang terhadap bentuk apapun yang bersifat isu-isu SARA karena dapat mengganggu keanekaragaman budaya.

"Kami bersama para olot tetua adat se-Jawa Barat mendukung langkah Kapolda Jabar. Silakan bersikap tegas tanpa harus ragu-ragu dan BOMA siap membantu sosialisasi kepada masyarakat menghalau pihak-pihak yang melakukan provokasi dan perlawanan terhadap simbol-simbol dan ideologi negara," kata Sekjen BOMA Eka Santosa seperti diberitakan RMOLJabar.com, Minggu (15/1).


Menurutnya, sikap tegas juga harus dilakukan terhadap siapapun yang mengganggu eksistensi NKRI, kebhinnekaan maupun simbol merah putih.

Aparat keamanan, lanjut Eka, tidak boleh ragu-ragu dalam menindak segala bentuk organisasi atau apapun yang berindikasi mengganggu simbol negara dan melakukan provokasi bernada SARA.

"Ada saluran konstitusi yang harus dipatuhi. Kita menghormati berbedaan pandangan dalam hal tertentu terhadap pemikiran kebangsaan, tetapi tetap harus dalam wadah koridor yang disepakati secara nasional, yaitu ideologi pancasila," tandasnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya