Berita

Mahmoud Abbas/Reuters

Dunia

Presiden Palestina: Inggris Harus Minta Maaf Soal Deklarasi Balfour

JUMAT, 23 SEPTEMBER 2016 | 17:34 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Inggris harus meminta maaf atas Deklarasi Balfour yang berisi dukungan atas berdirinya Israel di tanah Palestina pada tahun 1917 lalu.

Begitu kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Kamis (22/9) saat berbicara di hadapan Majelis Umum PBB.

Abbas mengatakan bahwa rakyat Paletina telah sangat menderita karena deklarasi Balfour di mana Inggris memberikan dukungan untuk pembentukan sebuah rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Abbas menyebut bahwa hal tersebut seharusnya tidak merusak hak orang lain.


"Kami meminta Inggris, karena kita mendekati 100 tahun sejak deklarasi terkenal ini, untuk menarik pelajaran yang diperlukan dan menanggung sejarahnya, hukum, politik, material dan tanggung jawab moral atas konsekuensi dari deklarasi ini, termasuk permintaan maaf kepada rakyat Palestina untuk bencana, penderitaan dan ketidakadilan deklarasi ini dibuat dan bertindak untuk memperbaiki bencana ini dan memperbaiki konsekuensinya, termasuk oleh pengakuan negara Palestina," kata Abbas.

"Ini adalah hal yang paling mungkin dapat dilakukan Inggris," sambungnya.

Belum ada komentar dari perwakilan Inggris di PBB.

Untuk diketahui bahwa Deklarasi Balfour adalah surat tertanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur James Balfour, kepada Lord Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris, untuk dikirimkan kepada Federasi Zionis.

Surat itu menyatakan posisi yang disetujui pada rapat Kabinet Inggris pada 31 Oktober 1917, bahwa pemerintah Inggris mendukung rencana-rencana Zionis untuk membangun ‘tanah air’ bagi Yahudi di Palestina, dengan syarat bahwa tak ada hal-hal yang boleh dilakukan yang mungkin merugikan hak-hak dari komunitas-komunitas yang ada di sana. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya