Berita

Mahmoud Abbas/Reuters

Global

Presiden Palestina: Inggris Harus Minta Maaf Soal Deklarasi Balfour

JUMAT, 23 SEPTEMBER 2016 | 17:34 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Inggris harus meminta maaf atas Deklarasi Balfour yang berisi dukungan atas berdirinya Israel di tanah Palestina pada tahun 1917 lalu.

Begitu kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Kamis (22/9) saat berbicara di hadapan Majelis Umum PBB.

Abbas mengatakan bahwa rakyat Paletina telah sangat menderita karena deklarasi Balfour di mana Inggris memberikan dukungan untuk pembentukan sebuah rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Abbas menyebut bahwa hal tersebut seharusnya tidak merusak hak orang lain.


"Kami meminta Inggris, karena kita mendekati 100 tahun sejak deklarasi terkenal ini, untuk menarik pelajaran yang diperlukan dan menanggung sejarahnya, hukum, politik, material dan tanggung jawab moral atas konsekuensi dari deklarasi ini, termasuk permintaan maaf kepada rakyat Palestina untuk bencana, penderitaan dan ketidakadilan deklarasi ini dibuat dan bertindak untuk memperbaiki bencana ini dan memperbaiki konsekuensinya, termasuk oleh pengakuan negara Palestina," kata Abbas.

"Ini adalah hal yang paling mungkin dapat dilakukan Inggris," sambungnya.

Belum ada komentar dari perwakilan Inggris di PBB.

Untuk diketahui bahwa Deklarasi Balfour adalah surat tertanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur James Balfour, kepada Lord Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris, untuk dikirimkan kepada Federasi Zionis.

Surat itu menyatakan posisi yang disetujui pada rapat Kabinet Inggris pada 31 Oktober 1917, bahwa pemerintah Inggris mendukung rencana-rencana Zionis untuk membangun ‘tanah air’ bagi Yahudi di Palestina, dengan syarat bahwa tak ada hal-hal yang boleh dilakukan yang mungkin merugikan hak-hak dari komunitas-komunitas yang ada di sana. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya