Berita

Mega dan Ahok/Net

Politik

PDIP Mainkan Politik Dua Kaki Di Pilkada Jakarta

JUMAT, 12 AGUSTUS 2016 | 11:41 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut mendukung calon incumbent merupakan opsi pertama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mengindikasikan PDIP ingin tetap menjaga momen supaya menjadi partai kunci.

Pasalnya, sebelumnya PDIP juga sempat melontarkan kekecewaannya kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak mau mengikuti proses penjaringan calon gubernur dari PDIP.

"Politik dua kaki yang sedang dimainkan oleh PDIP ini selain ingin tetap menjaga momentum juga ingin menunjukan kekuatan politiknya kepada partai-partai lain yang sebelumnya mewacanakan akan membentuk koalisi besar (Koalisi Kekeluargaan). Hal ini sangat wajar karena PDIP saat ini merupakan partai penguasa," kata pengamat politik dari Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman, Jumat (12/8).


Menurut Jajat, sebelum adanya pendaftaran resmi ke KPU fenomena seperti ini bakal terus terjadi, karena Pilkada DKI yang paling banyak disoroti publik, sehingga bisa dijadikan momen untuk menaikan popularitas partai. Namun, jika tidak pintar-pintar dalam memerankan peran justru akan mengikis kepercayaan publik kepada partai tersebut, karena akan dianggap plin-plan.

Ia menambahkan banyaknya opsi nama-nama yang bermunculan dalam bursa pencalonan membuat warga Jakarta akan lebih banyak pilihan dalam menentukan pilihan.

"Untuk itu bukan hanya visi misi dari para calon yang akan menentukan, namun track record dan sikap politik dari para calon juga akan menjadi pertimbangan warga Jakarta dalam menentukan pilihannya," tutup Jajat. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya