Berita

Politik

KPU Sempurnakan Sidalih Untuk Pilkada 2017

JUMAT, 12 AGUSTUS 2016 | 07:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi Pemilihan Umum (KPU) perkenalkan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang telah diperbaharui untuk digunakan pada pelaksanaan Pilkada Serantak 2017.

KPU telah melakukan beberapa pembaharuan pada feature Sidalih sebagai penyempurnaan dari sebelumnya.

"Selain user interface yang berbeda, pada sistem Sidalih kali ini juga telah ditambahkan beberapa feature baru, seperti pemutakhiran bulk, processing data draft aktifasi manajemen data dan yang terpenting adalah klaim data ganda yang langsung dapat menyaring pasangannya," terang Tenaga Ahli bidang IT KPU, Ardiansyah.


Hal tersebut diungkapkan saat Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Tahun 2017 di Gedung praktek Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom), Universitas Indonesia, Depok, Kamis (11/8).

Sidalih sendiri merupakan salah satu aplikasi yang digunakan KPU untuk mempermudah jajarannya dalam melakukan pendataan dan pemutakhiran data pemilih, sistem ini mulai dipergunakan sejak Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Guna memfasilirasi 101 daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2017 mendatang, pelaksanaan Bimtek dilakukan sebanyak dua gelombang (10 dan 11 Agustus 2016) dimana tiap daerah mengirimkan dua orang wakilnya terdiri dari  satu operator dan satu komisioner. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya