Berita

Ilustrasi/Net

Global

Hampir 60 Persen Negara Di Dunia Beresiko Terjadi Perbudakan Modern

KAMIS, 11 AGUSTUS 2016 | 15:30 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Hampir 60 persen negara di dunia beresiko tinggi menggunakan tenaga kerja budak atau pekerja paksa dalam rantai pasokan mereka.

Begitu hasil dari indeks global terbaru yang dirilis oleh perusahaan analisis resiko Verisk Maplecroft (Kamis, 11/8).

Indeks tersebut menemukan bahwa 115 negara di dunia berada dalam level beresiko tinggi menggunakan budak.


Indeks itu dibuat berdasarkan penelitian dengan menilai kasus perdagangan manusia atau perbudakan, hukum nasional serta kualitas penegakkan hukum di 198 negara.

Dalam indeks tersebut, negara yang menempati posisi pertama adalah Korea Utara. Negara tersebut dinilai memiliki catatan terburuk dari kerja paksa di dunia.

"Hanya sedikit negara di dunia yang benar-benar kebal terhadap perbudakan modern," kata Alex Channer, analis yang memimpin penelitian hak asasi manusia di Verisk Maplecroft.

Data tersebut senada dengan temuan Global Slavery Index by rights group Walk Free Foundation 2016 yang menyebut bahwa hampir 46 juta orang di seluruh dunia hidup sebagai budak, dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik, tambang dan pertanian, dijual untuk seks, terjebak dalam jeratan hutang atau lahir dalam perbudakan.

Permudakan modern sendiri merupakan istilah untuk menggambarkan perdagangan manusia, kerja paksa, perbudakan utang, perdagangan seks, perkawinan paksa dan eksploitasi seperti budak lainnya.

Channer mengatakan bahwa indeks Verisk Maplecroft ini bertujuan untuk membantu bisnis dalam mengidentifikasi negara-negara paling berisiko tenaga kerja budak. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya