Berita

Nurhasan Zaidi/Net

Nusantara

Anggota Komisi VI: Pemerintah Harus Serius Lindungi Keberadaan UMKM

KAMIS, 11 AGUSTUS 2016 | 07:21 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. DPR mendorong penuh agar UMKM dapat terus menjaga semangat dalam eksplorasi ide dan kreativitas dalam berbisnis. Sebab, UMKM kerap kali mengalami keterbatasan dalam permodalan, mahalnya proses perizinan usaha, melemahnya daya beli masyarakat, hingga ketatnya persaingan usaha.

"Oleh karena itu, negara harus serius melindungi keberadaan pelaku UMKM ini apapun dan bagaimanapun caranya, karena ini adalah salah satu urat nadi perekonomian masyarakat," kata Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Nurhasan Zaidi saat menjaring aspirasi dalam rangka Masa Reses, Sumedang, Rabu (10/8).

Acara yang dihadiri pula oleh jajaran SKPD Pemkab Sumedang, Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, dan masyarakat pegiat UMKM ini berlangsung partisipatif dengan beragam tanggapan yang muncul dari para pegiat UMKM di Sumedang.


Sektor usaha para pegiat UMKM tersebut, mulai dari industri pengolahan tahu sumedang, industri batik Kereta Kencana, kerajinan tangan, dan sebagainya.

Oleh karena itu, Nurhasan mendorong agar pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah terus dapat berkoordinasi dengan cara mendata keberadaan UMKM tersebut, sehingga bantuan permodalan dapat terus diberikan agar dapat bertahan menjaga perekonomian masyarakat.

"Inti dari kunjungan ini adalah bagian untuk menyerap aspirasi yang ada di daerah untuk kemudian diperjuangkan bersama seluruh pemangku kebijakan dalam satu meja. Komisi IV berkomitmen agar potensi untuk memajukan daerah seperti ini dapat terus berkembang, khususnya dari sektor UMKM," papar Nurhasan. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya