Berita

Foto/Net

Politik

Calon Pansel KPU-Bawaslu Sudah Ada Di Tangan Jokowi

SELASA, 09 AGUSTUS 2016 | 13:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menyerahkan nama-nama calon panitia selesai (pansel) pemilihan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022 kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami sudah serahkan ke Pak Presiden melalui Mensesneg (Menteri Sekretaris Negera) mengenai nama-nama calon pansel KPU dan Bawaslu," kata Tjahjo usai mendampingi enam komisioner KPU bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/8).

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Mensesneg Pratikno tentang figur ketua pansel pemilihan komisioner KPU dan Bawaslu.


"Kalau lima tahun lalu, ketua pansel kan Mendagri. Untuk tahun ini sebaiknya tidak Mendagri. Kalau Mendagri dari partai politik nanti ribut lagi. Kita pilih figur yang benar-benar bersih dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia," ujar Tjahjo seperti dikutip dari Antara.

Komisioner KPU dan Bawaslu saat ini akan berakhir masa jabatan pada 11 April 2017. Komisioner KPU saat ini adalah ketua dijabat oleh Juri Ardiantoro dan anggota masing-masing Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Hadar Nafis Gumay. Juri menjadi Ketua KPU mulai 18 Juli 2016 menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia pada 7 Juli 2016.

Bawaslu saat ini dipimpim oleh Muhammad dengan empat anggota yakni Nasrullah, Daniel Zuchron, Endang Wihdatiningtyas dan Nelson Simanjuntak. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya