Berita

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha/Net

Global

Konstitusi Baru Disetujui, Militer Segera Punya Kekuasaan Lebih

SENIN, 08 AGUSTUS 2016 | 12:16 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemilih Thailand tampaknya menyetujui rancangan konstitusi baru. Hal itu terlihat dari hasil sementara referendum yang digelar di Thailand akhir pekan kemarin.

Dari 94 persen suara yang telah dihitung, 61,4 persen suara mendukung dan 38,6 persen menentang konstitusi.

Diketahui bahwa militer Thailand menguasai pemerintahan dalam kudeta tak berdarah pada tahun 2014 lalu.


Dalam referendum tersebut, pemilih Thailand juga diminta untuk memilih apakah mengizinkan Senat negara untuk bersama-sama dengan DPR dalam memilih perdana menteri.

Sekitar 58 persen memilih untuk mengijinkan dan 42 persen menolak.

Namun demikian itu belum merupakan hasil akhir. Hasil resmi referendum baru akan diumumkan pada Rabu mendatang.

Menurut Komisi Pemilihan Umum Thailand, sekitar 50 juta pemilih menggunakan suaranya pada pemungutan suara akhir pekan kemarin.

Sejumlah analis menyebut bahwa konstitusi akan memberikan ijin kepada militer untuk mempertahankan kekuasaan di masa depan tanpa perlu menggelar kudeta.

"Rancangan konstitusi bertujuan untuk berkubu kekuatan elit militer dan tradisional, dan jika lolos referendum Thailand akan bergerak ke arah semi-otoriter dipandu oleh militer," menurut Institute of Southeast Asian Studies, sebuah organisasi penelitian yang berbasis di Singapura.

"Dengan kekuatan tentara tertanam dalam konstitusi, yang didukung oleh Mahkamah Konstitusi 'keadaan istimewa' kekuasaan, para elit tradisional akan   merancang mekanisme baru untuk merebut kekuasaan tanpa menggunakan kudeta militer," sambung analisa tersebut seperti dimuat CNN. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya