Berita

Politik

Ida KPU: Pencegahan Politik Uang Berkolerasi Dengan Sejahterakan Rakyat

MINGGU, 07 AGUSTUS 2016 | 13:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ida Budhiati mengajak masyarakat turut berpartisipasi untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas.

Ajakan tersebut ditujukan khususnya dalam upaya pencegahan politik uang. Ida menjelaskan bahwa pembentuk undang-undang memandang bahwa politik uang merupakan bentuk kejahatan pemilihan, pasangan calon dapat dibatalkan sebagai peserta pemilihan apabila terbukti melakukan politik uang.

"Politik uang bisa merusak kehidupan demokrasi dan juga merusak tatanan pemerintah yang dihasilkan," kata Ida saat memberikan sambutan dalam Launching Pilkada Kabupaten Pati 2017, di Komplek Stadion Joyokusumo, Pati, Jawa Tengah, belum lama ini.


Ida menjelaskan bahwa pemantauan dan pengawalan masyarakat dalam mencegah politik uang dapat berkolerasi terhadap kesejahteraan rakyat.

Tanpa politik uang, lanjut Ida, pemimpin yang dihasilkan tidak perlu terbebani untuk memikirkan pengembalian modal yang telah dikeluarkan selama tahap pemilihan.

"Sehingga pemikiran (kepala daerah) dapat lebih fokus dalam upaya mensejahterakan rakyat," tukasnya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya