Berita

Basuki Tjahaja Purnama/Net

Nusantara

GPII: Ahok Gagal Total

RABU, 03 AGUSTUS 2016 | 10:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Calon incumbent Basuki Tjahja Purnama (Ahok) telah resmi didukung oleh Partai Nasdem, Partai Hanura dan Partai Golkar (24 kursi) pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Secara syarat politik, Ahok sudah memenuhi syarat pecalonan.

Ahok pun meninggalkan relawan "Teman Ahok" yang sudah mengumpulkan 1 juta KTP untuk pencalonannya melalui jalur independen.

Ketua Hubungan Antar Lembaga Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPII) Ujang Ridwansyah menilai, Ahok dalam memimpin ibukota tidak memiliki pretasi, bahkan bisa dikatakan gagal total.


Jelas Ujang yang juga Presidum Aliansi Tarik Mandat (ATM) ini, rakyat Jakarta harus jeli melihat kinerja Ahok selama ini.

Menurutnya, ada 10 indikator kegagalan Ahok. Yaitu, rakyat yang menganggur kian banyak; rakyat miskin bertambah; kesenjangan kaya miskin makin lebar; pertumbuhan ekonomi turun; gagal meraih Adipura; kota paling macet sedunia; titik banjir nambah; serapan anggaran belanja rendah; pembangunan infrastruktur berhenti; dan manajemen dan perlindungan aset rendah.

"Ahok bahkan telah diberi opini jelek oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena meyebabkan kerugian negara dalam kasus rumah sakit Sumber Waras sebesar Rp 176 milyar," tegas Ujang dalam keterangannya beberapa saat lalu, Rabu (3/8).

Ujang menambahkan, berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Ahok telah gagal dan tidak layak meneruskan jabatan sebagai Gubernur DKI mendatang.

"Jika masih dipertahankan maka kondisi sosial ekonomi rakyat DKI terus merosot. Kehadiran Ahok tidak membawa manfaat kecuali mudhorat," pungkas Ujang. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya