Berita

Aksi Dukungan Terhadap Turki di Jerman/The Guardian

Global

Larang Sambungan Video Erdogan, Turki Kecam Pengadilan Jerman

SENIN, 01 AGUSTUS 2016 | 14:36 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Turki mengecam keputusan pengadilan Jerman untuk melarang Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk memberikan video dukungan di tengah aksi unjuk rasa di Cologne, Jerman.

Untuk diketahui bahwa akhir pekan kemarin, ribuan warga Jerman dan komunitas Turki di Jerman menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk dukungan terhadap Erdogan pasca upaya kudeta militer yang gagal bulan kemarin.

Di tengah aksi unjuk rasa tersebut, rencananya Erdogan akan memberikan sambutan melalui sambungan video. Namun pengadilan Jerman melarang hal tersebut dan pemerintah Jerman juga mengerahkan hingga 2.700 petugas polisi untuk menjaga keamanan di tengah aksi unjuk rasa.


Menanggapi hal tersebut, juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa larangan itu tidak dapat diterima.

"Upaya praktis dan legal untuk mencegah peristiwa yang menganjurkan demokrasi, kebebasan dan supremasi hukum serta berdiri melawan upaya kudeta 15 Juli merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul," kata pernyataan tersebut.

"Kami ingin tahu tentang alasan sebenarnya mengapa pemerintah Jerman dan mahkamah konstitusi melarang pesan Presiden Erdogan dan berharap bahwa pemerintah Jerman akan memberikan penjelasan yang memuaskan," sambung pernyataan tersebut seperti dimuat The Guardian. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya