Berita

Joko Widodo/Net

Nusantara

Jokowi: Mayoritas Mengayomi Minoritas

SENIN, 01 AGUSTUS 2016 | 14:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo mengaku setiap saat telah dilapori oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, Jumat malam (29/7).

"Kapolri sudah saya perintahkan langsung untuk detik itu juga turun ke lapangan menyelesaikan, terutama mengumpulkan tokoh-tokoh. Sehingga jangan sampai isu-isu SARA seperti itu melebar kemana-mana," kata Jokowi kepada wartawan usai membuka Pameran Koleksi Seni Rupa Istana Kepresidenan, di Galeri Nasional, Jakarta, Senin (1/8).

Dari peristiwa tersebut, menurut Kepala Negara seperti dilansir dari laman setkab.go.id, kita semuanya harus belajar dari sini bahwa semuanya harus mengayomi.


"Yang mayoritas mengayomi yang minoritas, yang minoritas juga saling bertoleransi, karena kita ini kekuatan kita, ini adalah keberagaman. Kekuatan kita ini adalah perbedaan. Kekuatan kita ada di situ," tegas Jokowi.

Jokowi bersyukur karena pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya aksi kerusuhan, yang berujung pada pengrusakan sejumlah tempat ibadah Budha itu sudah melakukan pertemuan. Ia berharap, mudah-mudahan sudah tidak ada masalah setelah ini.

Pemerintah, tegas Jokowi, akan menindak tegas semua yang bertindak anarkis, termasuk di dalamnya yang main hakim sendiri, karena masalah SARA di negara ini harus betul-betul ditiadakan.

Diketahui, pada Jumat malam (29/7), terjadi aksi kerusuhan berbau SARA di sejumlah tempat di Kota Tanjungbalai. Namun pada Sabtu pagi (30/7), aparat sudah berhasil mengendalikan situasi. Pihak kepolisian juga mengamankan 12 orang terkait kerusuhan tersebut. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya