Berita

foto: net

Politik

Ketua KPU: Pilkada Jakarta Miniatur Pemilu Nasional

SENIN, 01 AGUSTUS 2016 | 10:56 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi salah satu dari 101 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2017. Sebagai ibukota negara, Pilkada Jakarta menjadi miniatur pemilu nasional, sehingga sekecil apapun potensi masalah, harus bisa diatasi sejak dini.
 
Dua Pilkada sebelumnya di Jakarta telah bisa menjadi contoh, sekeras apapun persaingan hingga KPU memutuskan suara terbanyak sebagai pemenang, maka pasangan calon yang tidak terpilih (kalah) langsung memberikan ucapan selamat. Hal ini menjadi puncak prestasi dan legitimasi bagi penyelenggara Pilkada, karena hasilnya bisa diterima oleh masyarakat, pasangan calon baik yang menang maupun yang kalah.
 
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro, saat memberikan pengarahan pada acara Konsolidasi Akbar Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu kemarin (30/7).
 

 
"Ada tiga prinsip dasar yang harus dijaga penyelenggara Pilkada, yaitu profesional, artinya kita harus bisa menguasai aturan, independensi, artinya kita harus bisa menjaga jarak dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dan integritas, artinya kita harus bisa menolak godaan-godaan yang mempengaruhi penyelenggara pilkada," ujar  Juri yang juga pernah menjabat Ketua KPU Jakarta periode 2008-2013.
 
Sementara itu, Ketua KPU Jakarta Sumarno mengajak seluruh penyelenggara pilkada untuk mempertegas komitmen pada Pilkada yang tinggal 199 hari lagi. Komitmen itu adalah untuk tetap berintegritas, karena disitu ada kejujuran, akhlakul karimah, amanah, dan adil, sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian netralitas, baik itu imparsial maupun non partisan, serta profesionalitas, menjalankan tahapan yang berjalan harus sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 
"Kita sebagai penyelenggara Pilkada adalah jamaah, bukan kumpulan, kita adalah barisan, bukan kerumunan, karena kalau jamaah dan barisan itu ada aturan, sistem, norma, dan tujuan yang jelas. Kita semua adalah bangunan yang kokoh dalam tekad untuk mensukseskan pilkada DKI Jakarta 2017," tegas Sumarno di hadapan 1726 peserta yang terdiri dari petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya