Berita

Global

Dinilai Melenceng, Bangladesh Segera Larang Saluran Televisi Islam

SENIN, 11 JULI 2016 | 13:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Bangladesh berencana untuk melarang saluran televisi Islam di negara tersabut, yakni Peace TV.

Keputusan itu diambil oleh pemerintah Bangladesh di tengah kekhawatiran bahwa pandangan garis keras yang disiarkan di saluran televisi tersebut bisa meradikalisasi pemuda.

Menteri Informasi Bangladesh Hasanul Haq Inu mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menjalankan langkah-langkah adminsitratif untuk pelarangan saluran tersebut.


"Peace TV tidak konsisten dengan masyarakat Muslim, Al-Quran, Sunnah, Hadis, Konstitusi Bangladesh, budaya, adat istiadat dan ritual kita," kata Inu seperti dimuat BBC (Senin, 11/7).

Saluran TV yang mengudara selama 24 jam itu disiarkan dari Dubai dalam bahasa Inggris, Urdu dan Bangla.

Pemilik saluran tersebut diketahui adalah Zakir Naik. Pria 50 tahun tersebut juga merupakan Presiden Islamic Research Foundation yang berbasis di Mumbai. Ia diketahui pernah dilarang masuk ke Inggris karena dinilai memiliki perilaku yang tidak dapat diterima.

Upaya penutupan saluran Peace TV itu dilakukan pasca terjadi serangan di pusat ibukota Dhaka beberapa waktu lalu. Salah seorang pelaku penyerangan tersebut diduga terinsipirasi dengan pidato yang disampaikan Naik di saluran tersebut. Namun Naik sendiri menepis tuduhan tersebut.

"Saya berbicara dengan orang-orang pemerintah Bangladesh. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak percaya saya menginsipirasi teroris Bangladesh untuk melakukan tindakan membunuh orang yang tidak bersalah," tegas Naik. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya