Berita

john prescott/net

Dunia

Peran Inggris Di Perang Irak 2003 Ilegal

MINGGU, 10 JULI 2016 | 11:30 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mantan Wakil Perdana Menteri Inggris, John Prescott mengatakan bahwa Inggris telah melanggar hukum internasional saat bergabung dalam invasi ke Irak tahun 2003 lalu.

Pernyataan itu dikeluarkan Prescott beberapa hari setelah muncul publikasi terkait laporan yang memberatkan peran Inggris dalam invasi pimpinan Amerika Serikat ke Irak itu. Laporan tersebut mengkritik keterlibatan Inggris yang pada saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Tony Blair. Saat Tony Blair menjabat di periode tersebut, John Prescott merupakan wakilnya.

Delapan bulan sebelum invasi tahun 2003, Blair mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat George W. Bush bahwa Inggris akan membantu negeri Paman Sam. Hal itu berujung pada pengiriman 45 ribu tentara Inggris untuk terlibat dalam perang, ketika opsi damai tidak ditemukan.


Prescott, dalam tulisannya di surat kabar Sunday Mirror, mengatakan bahwa ia harus mengubah pandangannya tentang legalitas perang dan mengkritik Blair untuk menghentikan menterinya dari pembahasan soal apakah perang tersebut akan legal.

"Di tahun 2004, Sekjen PBB Kofi Annan menyebut bahwa karena perubahan rezim adalah tujuan utama dari Perang Irak, maka itu ilegal. Dengan sangat sedih dan marah, sekarang saya percaya bahwa ia benar," kata Prescott.

"Saya akan hidup dengan keputusan akan perang dan konsekuensi bencana di sisa hidup saya," tambah orang nomor dua di pemerintahan Partai Buruh saat Inggris ikut serta dalam invasi tersebut.

Dikabarkan Press TV, Banyak warga Inggris yang ingin Blair menghadapi tindakan kriminal atas keputusannya untuk mengambil tindakan militer yang menyebabkan kematian 179 tentara Inggris dan lebih dari 150.000 warga sipil Irak selama enam tahun berikutnya.

"Jaksa Agung, Lord Goldsmith, datang ke kabinet, secara lisan mengumumkan perang itu legal, tapi tidak memberikan dokumentasi," kata Prescott.

Prescott menambahkan bahwa ia mendukung keputusan oleh pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn untuk meminta maaf terkait perang atas nama partai tersebut. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya