Berita

john prescott/net

Global

Peran Inggris Di Perang Irak 2003 Ilegal

MINGGU, 10 JULI 2016 | 11:30 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mantan Wakil Perdana Menteri Inggris, John Prescott mengatakan bahwa Inggris telah melanggar hukum internasional saat bergabung dalam invasi ke Irak tahun 2003 lalu.

Pernyataan itu dikeluarkan Prescott beberapa hari setelah muncul publikasi terkait laporan yang memberatkan peran Inggris dalam invasi pimpinan Amerika Serikat ke Irak itu. Laporan tersebut mengkritik keterlibatan Inggris yang pada saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Tony Blair. Saat Tony Blair menjabat di periode tersebut, John Prescott merupakan wakilnya.

Delapan bulan sebelum invasi tahun 2003, Blair mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat George W. Bush bahwa Inggris akan membantu negeri Paman Sam. Hal itu berujung pada pengiriman 45 ribu tentara Inggris untuk terlibat dalam perang, ketika opsi damai tidak ditemukan.


Prescott, dalam tulisannya di surat kabar Sunday Mirror, mengatakan bahwa ia harus mengubah pandangannya tentang legalitas perang dan mengkritik Blair untuk menghentikan menterinya dari pembahasan soal apakah perang tersebut akan legal.

"Di tahun 2004, Sekjen PBB Kofi Annan menyebut bahwa karena perubahan rezim adalah tujuan utama dari Perang Irak, maka itu ilegal. Dengan sangat sedih dan marah, sekarang saya percaya bahwa ia benar," kata Prescott.

"Saya akan hidup dengan keputusan akan perang dan konsekuensi bencana di sisa hidup saya," tambah orang nomor dua di pemerintahan Partai Buruh saat Inggris ikut serta dalam invasi tersebut.

Dikabarkan Press TV, Banyak warga Inggris yang ingin Blair menghadapi tindakan kriminal atas keputusannya untuk mengambil tindakan militer yang menyebabkan kematian 179 tentara Inggris dan lebih dari 150.000 warga sipil Irak selama enam tahun berikutnya.

"Jaksa Agung, Lord Goldsmith, datang ke kabinet, secara lisan mengumumkan perang itu legal, tapi tidak memberikan dokumentasi," kata Prescott.

Prescott menambahkan bahwa ia mendukung keputusan oleh pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn untuk meminta maaf terkait perang atas nama partai tersebut. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya