Berita

ilustrasi/net

Global

Inggris Tolak Petisi Online Soal Referendum Ulang Brexit

MINGGU, 10 JULI 2016 | 09:51 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Inggris menolak petisi online yang menyerukan digelarnya referendum ulang terkait dengan hengkangnya Inggris dari Uni Eropa.

Untuk diketahui bahwa pada 23 Juni kemarin, warga Inggris menggelar referendum terkait dengan keputusan apakah Inggris akan keluar dari keanggotaanya di Uni Eropa atau tidak. Referendum tersebut terkenal dengan istilah Brexit atau British Exit.

Hasilnya, sebanyak 52 persen atau sekitar 17,4 juta warga Inggris memilih untuk "Leave" atau hengkang dari Uni Eropa. Sedangkan 48 persen lainnya atau sekitar 16,1 juta warga Inggris memilih untuk "Remain" atau bertahan di Uni Eropa.


Sebagai reaksi atas hasil tersebut, muncul petisi online yang menyerukan agar pemerintah memberlakukan aturan bahwa harus ada referendum lain yang dilakukan untuk menentukan apakah Inggris akan bertahan atau hengkang dari Uni Eropa, mengingat hasil referendum kemarin, kubu yang unggul mendapatkan suara kurang dari 60 persen. Padahal jumlah pemilih Inggris yang mengikuti referendum kemarin juga kurang dari 75 persen.

Petisi online itu sendiri telah ditandatangani oleh 4,1 juta orang.

Namun demikian, Kementerian Luar Negeri Inggris memastikan bahwa Undang-undang yang berlaku di Inggris tidak mengatur ambang batas untuk hasil atau jumlah pemilih minimal.

"Perdana Menteri dan Pemerintah telah menegaskan bahwa ini adalah pemungutan suara yang sah dan keputusan itu harus dihormati," kata keterangan dari Kementerian Luar Negeri Inggris seperti dimuat Reuters akhir pekan ini.

"Kita saat ini harus mempersiapkan proses hengkang dari Uni Eropa dan pemerintah berkomitmen untuk menjamin hasil terbaik bagi rakyat Inggris dalam negosiasi," tegas pernyataan tersebut. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya