Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan mengaku menghormati kebijakan Pemerintah terkait pemangkasan PNS, meskipun sebenarnya alasan efisiensi anggaran dia tidak terima.
"Saya ingin tanyakan pemangkasan menimbulkan ketidakpastian hukum, negara wajib hadir untuk menjamin dan memastikan hak bekerja, hak berusaha dan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," kata dia dalam keterannya kepada redaksi, Selasa (31/5).
Menurut Arteria, mereka yang akan diberhentikan, wajib hukumnya untuk mengetahui apa alasan diberhentikan, kriterium apa saja, dan itu hak mereka untuk pensiun dini.
Jadi, lanjut dia, ini seyogyanya hanya pilihan dan bukan diwajibkan bagi PNS, karena dari sejak semula mereka tidak mengetahui kebijakan ini. Yang mereka tahu hanya masa kerja sampai dengan mereka purna tugas.
"Bagi saya alasan efisiensi dan pembebanan APBN, tidak boleh dijadikan alasan. Sudahkah ada kajian mendalam kenapa harus ditempuh pensiun dini bagi 1 juta PNS? Untuk efisiensi apakah? Tidak ada cara lain?" tanya Arteria.
"Ini preseden buruk. Bayangkan bekerja dengan Pemerintah saja tidk pasti, apalagi yang bekerja dan digaji oleh pengusaha seperti buruh?" lanjut dia menambahkan.
Dia pun menyarankan agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi untuk serius berpikir dan bekerja lebih keras lagi dalam mengambil kebijakan. Jangan selalu berakrobat, ini nasib orang yang dibelakangnya ada orang tua, istri, anak dan cucu yang harus mereka biayai dan perhatikan.
"Jadi kebijakannya harus manusiawi dan memanusiakan. Tidak cukup diselesaikan dengan pesangon dan sosialisasi, sosialisasi apa? Tidak benar, begitu mereka punya SK PNS mereka berhak, dan negara wajib pekerjakan mereka sampai pensiun, itu hukumnya," bebernya.
Tambah Arteria, sosialisasi teknis-teknis tidak bisa dijadikan dasar pembenaran atas kebijakan pemerintah untuk memangkas 1 juta PNS. "Sudahlan, hentikan akrobat dan polemik, jangan buat gaduh dan resahkan PNS dengan akrobat kebijakan. Mereka bukan kelinci percobaan," tegasnya.
Terakhir, Arteria berpesan kepada Menteri Yuddy, jangan mengurusi efisiensi APBN yang bukan urusannya, biarkan itu menjadi tugas Menteri Keuangan untuk memikirkannya.
"Uruslah urusan yang lebih penting dan bermanfaat, ini sudah hening semua. Pemerintah harus dibangun kepercayaannya, bukan dengan polemik dan kegaduhan baru, apalagi menjelang Puasa dan Idul Fitri seperti sekarang," tukasnya.
[rus]
