Berita

fadly nurzal/net

Politik

PPP Usul Koalisi Pemerintah Duduk Bareng Bersama Presiden

KAMIS, 26 MEI 2016 | 07:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Bergabungnya Partai Golkar ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah adalah langkah terukur yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak, dalam hal ini pemerintah maupun Golkar sendiri.

Buat pemerintah, kehadiran Golkar diharapkan berdampak terhadap stabilitas pemerintahan. Sedangkan bagi Golkar, keputusan bergabung ke pemerintah bagian dari upaya menjaga trend kekuasaan yang selama ini menjadi warna politik Golkar. Itu terbukti, selama hampir dua tahun di luar kekuasaan, sepertinya Golkar tidak percaya diri.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fadly Nurzal kepada redaksi, Kamis (26/5).


Namun apapun itu, kata Fadly, bergabung Golkar ke pemerintah tentulah akan berdampak positif buat dinamika politik nasional. Buat PPP, hal itu sesuatu yang wajar, termasuk juga jika Golkar nanti masuk dalam Kabinet Kerja.

"Buat PPP itu hal yang wajar-wajar saja. Karena buat PPP mendukung pemerintahan ini adalah tanggung jawab politik yang didasarkan kepada kepentingan kepastian pembangunan yang demokratis dan pelayanan masyarakat yang membutuhkan stabilitas politik, namun tidak menyingkirkan makna demokrasi itu sendiri, atau yang kita kenal sebagai check and balances," papar anggota DPR ini.

Jadi, lanjut Fadly, bergabungnya PPP tentulah berbeda dengan Golkar, karena kehadiran PPP di koalisi ini di saat pemerintah masih dalam upaya awal melakukan langkah stabilitas politik tersebut. Karena itu, PPP setuju pemerintahan ini kuat, namun harus berdampak terhadap percepatan pemanfaatan pembangunan buat masyarakat. Karena kalau tidak, koalisi besar ini hanya akan menjadi tontonan rakyat yang diikuti dengan kekecewaan atau bahkan caci maki.

"Untuk itulah koalisi partai pendukung pemerintah harus merumuskan secara konkrit bersama Bapak Presiden (Joko Widodo) tentang manfaat langsung adanya koalisi besar ini," demikian Fadly. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya