Berita

Hadi Mulyadi/net

Politik

Tak Kunjung Angkat Honorer K2, Komisi II Jengkel Terhadap Menteri Yuddy

RABU, 25 MEI 2016 | 06:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi dinilai banyak yang bermasalah. Salah satunya adalah persoalan Honorer Kategori 2 (K2) yang tidak kunjung diangkat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Kami di Komisi II juga jengkel terhadap Menteri Yuddy yang tidak konsisten dangan hasil rapat. Di September 2014, dalam Rapat Dengar Pendapat, Menpan akan mengangkat 440.000 honorer k2 bertahap hingga 2019. Tapi, pada Januari 2016, Menpan membatalkan tidak ada pengangkatan honorer K2," kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Hadi Mulyadi saat menerima Gerakan Honorer K2 Indonesia Bersatu di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/5).

Oleh karena itu, tegas Yuddy, Fraksi PKS sangat mendukung aduan yang diterima dari tenaga honorer ini. Sebab, pengangkatan tenaga honorer ini menyangkut persoalan masyarakat Indonesia, terlebih di Daerah Pemilihan asal Hadi, Kalimantan Timur.


"Di Kalimantan Timur, misalnya, Bidan dan Perawat statusnya juga tidak jelas. Tapi, hanya karena semangatnya ingin membantu masyarakat kecil, jadi mereka kumpul dan bekerja tanpa ada gajinya. Hanya dikasih baju seragam," papar Hadi. 

Dalam aspirasi ini, juga disampaikan bahwa pada rapat kerja per tanggal 22 Februari 2016 ditegaskan tidak ada persoalan pada dasar hukum dan keuangan negara untuk mengangkat tenaga honorer K2.

"Oleh karena itu, kami meminta kepada Komisi II untuk menindaklanjuti rapat tersebut agar segera merevisi UU Aparatur Sipil Negara Tahun 2014, agar pengangkatan honorer ini tanpa tes," pinta Koordinator Gerakan Honorer K2 Indonesia Bersatu, Andi Nurdiansyah kepada Hadi. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya