Berita

ilustrasi/net

Global

Mungkinkah Hong Kong Jadi Negara Berdaulat?

KAMIS, 17 MARET 2016 | 14:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kepala Komite Hukum Parlemen China Qiao Xiaoyang menyebut bahwa mustahil bagi Hong Kong untuk menjadi suatu negara berdaulat.

Hal itu dikatakan Qiao Xiaoyang dalam menanggapi pertanyaan wartawan usai pertemuan tahunan Kongres Rakyat Nasional parlemen China. Saat itu ia ditanya soal tanggapannya atas kemungkinan Hong Kong untuk berdiri sendiri sebagai negara yang berdaulat.

"Bagaimana bisa Hong Kong Mandiri?" ujarnya seperti dimuat BBC (Kamis, 17/3).


Pertanyaan itu merujuk dari sebuah artikel kampus University of Hong Kong yang dipublikasikan beberapa hari lalu. Dalam artikel yang dipublikasakan secara online itu, para penulisnya menyerukan agar PBB mengakui Hong Kong sebagai sebuah negara yang terpisah dan berdaulat  pada tahun 2047 mendatang.

Artikel berjudul "Our 2047" itu juga menyerukan agar Hong Kong bisa membentuk pemerintahan yang demokratis serta konstitusi sendiri.

Pasalnya, masih dalam artikel yang sama, disebutkan bahwa identitas serta warisan Hong Kong membutuhkan perlindungan yang lebih besar. Sedangkan pemerintah Hong Kong yang ada saat ini dinilai tidak cukup kuat untuk memperjuangkan hal tersebut.

Hong Kong diketahui memiliki sejumlah hak tertentu yang diabadikan dalam konstitusi mini, Undang-Undang Dasar yang mulai berlaku pada tahun 1997 lalu, tepatnya saat Inggris menyerahkan Hong Kong kepada China.

Konstitusi tersebut menjamin prinsip "satu negara, dua sistem" bagi mode pemerintahan Hong Kong selama 50 tahun. Prinsip konstitusional tersebut menyebut bahwa hanya akan ada satu China, namun Hong Kong bisa mempertahankan sistem ekonomi, politik, urusan keuangan, serta hubungan eksternal dengan negara-negara asing sendiri.

Namun pada tahun 2014 lalu muncul protes massal pro-demokrasi yang mayoritas dilakukan pelajar dan mahasiswa. Mereka yang mendorong kemerdekaan lebih luas bagi Hong Kong serta hak lebih luas untuk memilih orang nomor satu Hong Kong yakni kepala eksekutif tanpa adanya campur tangan China dalam pemilu tahun 2017 mendatang. Gelombang protes tersebut berlangsung selama beberapa lama, namun tidak ada perubahan yang signifikan. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

PKS Ingatkan Pemilihan Wapres Baru Harus Transparan dan Bebas Polemik

Sabtu, 14 November 2026 | 10:35

Kapal Pesiar Terbalik Ditabrak Tanker, 32 Orang Dilarikan ke RS

Sabtu, 14 November 2026 | 09:55

Polda Metro Jaya Kembali Rombak Sejumlah Kapolsek hingga Kasubdit

Sabtu, 14 November 2026 | 09:41

Harga Emas Antam Mulai Naik, Satu Gram Jadi Semahal Ini

Sabtu, 14 November 2026 | 09:34

PKB Serahkan Mekanisme Pengisian Cawapres Pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo

Sabtu, 14 November 2026 | 09:25

Setelah Bayan Resources, Haji Isam Lirik Tambang Nikel Weda Bay

Sabtu, 14 November 2026 | 09:04

Harga CPO Menguat Tipis, Pasar Cermati Rencana Biaya Layanan Baru di Indonesia

Sabtu, 14 November 2026 | 08:44

Gangguan Sistem, 11.000 Penerbangan di AS Mendadak Dihentikan

Sabtu, 14 November 2026 | 08:25

Sektor Teknologi Tekan Wall Street di Tengah Ketidakpastian Nvidia

Sabtu, 14 November 2026 | 08:07

FTSE Russell Keluarkan 14 Saham Indonesia, BRIS hingga TSPC Terdampak

Sabtu, 14 November 2026 | 07:49

Selengkapnya