Berita

ilustrasi/net

Dunia

Pemungutan Suara Tentang Pernikahan Sesama Jenis Australia Tak Telan Biaya Murah

SENIN, 14 MARET 2016 | 16:19 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemungutan suara terkait dengan pernikahan sesama jenis di Australia diperkirakan akan menelan anggaran hingga 525 juta dolar Australia.

Pemerintah Australia diketahui akan menggelar pemungutan suara tidak mengikat untuk menentukan apakah akan mengizinkan pernikahan sesama jenis atau tidak.

Kendati belum diketahui dengan pasti kapan pemungutan suara tersebut akan digelar, namun Komisi Pemilihan Australia telah memperkirakan bahwa biaya akan mencapai 158 juta dolar Australia.


Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh kantor akuntan PwC mengatakan, angka itu terlalu rendah. Pasalnya pemerintah tidak memperhitungkan biaya lainnya yang merupakan imbas dari pemungutan suara tersebut.

PwC dalam laporan terbaru memperkirakan bahwa pemungutan suara tersebut akan membuat Australia kehilangan produktivitas sekitar 280 juta dolar Australia.

Dampaknya akan berimbas pada kesehatan mental dan kesejahteraan warga negara Australia yang menelan biaya ekonomi sebesar 20 juta dolar Australia.

Bukan hanya itu, PwC juga memprediksi anggaran yang akan hilang bila ada kampanye untuk menentang pemungutan suara tersebut. Diprediksi biaya tersebut mencapai 66 juta dolar Australia.

"Biaya nyata untuk pemerintah, ekonomi dan anggota masyarakat untuk mengadakan pemungutan suara lebih tinggi tiga kali lipat dari angka yang sering dikutip," kata CEO PwC Australia Luke Sayers dalam sebuah pernyataan seperti dimuat BBC (Senin, 14/3).

Penelitian PwC juga mengatakan bahwa jika sebuah jajak pendapat publik dilakukan sebelum pemungutan suara digelar, maka akan bisa menelan biaya 113 dolar Australia.

Rencana pemungutan suara terkait kaum gay tersebut dilakukan menyusul janji Perdana Menteri Malcolm Turnbull setelah menggantikan Tony abbott tahun lalu. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya