Pemerintah Persatuan Libya Mulai Perkuat Kewenangan

Dewan Kepresidenan Libya yang didukung PBB menyerukan agar institusi-institusi negara memulai transfer kewenangan kepada pemerintah persatuan.

Dewan Kepresidenan sendiri merupakan lembaga yang dibangun untuk bertugas membimbing transisi politik demi mengakhiri kekacauan serta konflik bersenjata yang melanda Libya.

Konflik tersebut bermula sejak jatuhnya pemimpin Muammar Gaddafi pada tahun 2011 lalu. Kemudian sejak tahun 2014, Libya memiliki dua pemerintahan yang berkompetisi.

Demi mengakhiri kebuntuan politik maka dibangunlah Dewan Kepresidenan Libya yang saat ini berbasis di Libya. Awal tahun ini, dewan tersebut menominasikan pemerintahan persatuan.

Dalam pernyataan yang dirilis akhir pekan ini, seperti dimuat Reuters, Dewan Kepresidenan Libya menyerukan semua lembaga negara dan masyarakat Libya serta badan keuangan untuk segera mulai berkomunikasi dengan pemerintah persatuan untuk menyerahkan kekuasaan secara damai dan tertib.

"Dewan Presiden juga menyerukan kepada masyarakat internasional dan organisasi-organisasi internasional dan regional untuk berhenti berurusan dengan kekuasaan eksekutif yang tidak mengikuti pemerintah persatuan," tegasnya.

Kesepakatan untuk membuat pemerintah persatuan sendiri ditandatangani dengan dukungan Libya terbatas di Maroko pada bulan Desember kemarin. [mel]