Di Malaysia FLNG Dikuasai Petronas, Di Indonesia Dikuasai Bekas Penjajah

Ada baiknya pemerintah Indonesia meniru gaya Malaysia dalam mengelola blok migasnya. Pemerintah Malaysia menyerahkan kendali pengelolaan blok migasnya kepada Petronas selaku BUMN Malaysia. Untuk selanjutnya, terserah Petronas mau menggandeng siapa sebagai mitranya.

Begitu disampaikan Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan Dan Keadilan (Humanika), Sya'roni, kepada redaksi (Kamis, 10/3). Pada Jumat (7/3) pekan lalu, Petronas secara resmi meluncurkan The PFLNG SATU yaitu kilang apung yang dibangun oleh Petronas bersama mitra strategisnya dari Korea Selatan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) and Technip. Kilang apung ini akan beroperasi di lapangan gas Kanowit Malaysia, 180 kilometer (112 mil) lepas Pantai Sarawak.

Petronas juga sedang membangun The PFLNG DUA bersama mitra bisnis lainnya yaitu Samsung Heavy Industries dan akan ditambatkan di Lapangan Rotan, 130 kilometer (81 mile) lepas pantai Sabah, Malaysia.

Namun, kata dia, apa yang dilakukan Malaysia berbeda jauh dengan di Indonesia yang menyerahkan 100 persen Blok Masela kepada Inpex dan Shell, perusahaan migas dari Jepang dan Belanda. Pertamina harus rela menjadi penonton. Hanya Tridaya Advisory yang tersiram nikmat Blok Masela dengan menggenggam proyek konsultan senilai 1 juta dolar AS.

"Semestinya pemerintah memasukkan Pertamina menjadi operator utama Blok Masela. Bila Pertamina bisa masuk, maka debat soal posisi kilang antara di darat dan di laut tidak akan sekeras seperti sekarang," kata Sya'roni.

Bila Pertamina masuk, kata dia, kecurigaan-kecurigaan yang selama ini berkembang bisa dihindari. Kecurigaan yang dimaksud diantaranya mark up biaya pembangunan kilang, manipulasi data produksi, dan peluang dibawa kaburnya kilang keluar negeri.

"Momentum 2018 harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memasukkan Pertamina sebagai pengelola utama Blok Masela. Pada 2018, Inpex berencana mengajukan perpanjangan masa kontraknya hingga sampai 2048. Pertamina juga sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk diberi porsi di Blok Masela. Sekarang tinggal pemerintah akan melanggengkan kekuatan asing di Blok Masela atau akan memberi peluang kepada Pertamina?" kata Sya'roni.

Semoga pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia, terutama aspirasi Pertamina, bahwa kekayaan alam Indonesia sebisa mungkin dikelola oleh BUMN. Dalam kasus Blok Masela, sebaiknya Pertamina diberi kesempatan menjadi operator utama.[dem]