Berita

Jokowi Belum Terlambat Bila Mau Tempatkan Rizal Ramli Atasi Masalah Ekonomi

KAMIS, 01 OKTOBER 2015 | 11:01 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Saat wacana reshufle mencuat sejak Juli lalu, ada dua nama yang diwacanakan masuk kabinet. Kedua nama itu adalah Rizal Ramli dan Darmin Nasution.

Kini, keduanya pun menjadi menteri koordinator. Rizal Ramli menjadi Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, sementara Darmin Nasution menjadi Menteri Koordiantor Perekenomian.

Dua bulan berlalu, kedua sosok ini menjadi perhatian banyak orang, termasuk Direktur Aufklarung Center, Dahroni Agung Prasetyo. Agung membandingkan.


Rizal Ramli bergerak cepat, dan membuat banyak gebrakan sehingga menjadikan pemerintahan sangat dinamis. Rizal Ramli pun berani membuka borok lama, dan sekaligus menawarkan solusi alternatif untuk mengtasi borok tersebut.

Di saat yang sama, Darmin Nasution seakan tak berdaya. Darmin seakan-akan tak berbuat apa-apa di tengah kondisi ekonomi yang kian parah. Rupiah kian terpuruk, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) kian melanda.

"Bila Jokowi menyadari, seharusnya menempatkan Rizal Ramli di posisi Menko Ekonomi. Itu lebih tepat. Selain memahami masalah dengan baik, Rizal juga berani mengambil gebrakan di tengah krisis dan gejolak. Kini, belum terlambat untuk mengubah posisi kabinet," ungkap Agung kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 1/10).

Hal tak kalah penting, Agung mengingatkan, Darmin Nasution memiliki kredibilitias yang sangat diragukan. Saat menjadi Dirjen Pajak, Darmin Nasution adalah orang yang tanda tangan Surat Keputusan Keberatan PT. Surya Alam Tunggal (PT.SAT) terkait kasus Mafia Pajak Gayus Tambunan. Darmin juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi terkait penyidikan dugaan korupsi dalam penerimaan keberatan pajak PT Bank Central Asia.

"Wajar bila pasar tak merespons positif sosok Darmin, hingga susah untuk selamatkan ekonomi," demikian Agung. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya