Berita

fadzli zon/net

Fadli Zon: Pemerintah Prioritaskan Saja Pembenahan Ekonomi Ketimbang Rekonsiliasi

SENIN, 28 SEPTEMBER 2015 | 15:36 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Di tengah situasi ekonomi yang semakin terpuruk, muncul wacana pemerintah akan membahas kembali rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM.

Atas wacana ini, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengingatkan pemerintah jangan sampai gagal fokus. Saat ini, pemerintah lebih baik memprioritaskan penanganan ekonomi.

"Fokus permasalahan bangsa saat ini ialah bagaimana pemerintah mampu membawa negara ini keluar dari keterpurukan ekonomi. Negara sedang darurat ekonomi, akibat situasi ekonomi yang semakin memburuk. Pemerintah jangan gagal fokus dan lari dari kenyataan," ungkap Fadli Zon kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Senin, 28/9).


Fadli Zon juga mengingatkan bahwa saat ini rupiah terus melemah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen, jauh dari janji Jokowi 7 persen. Di saat yang sama, gelombang PHK dimana-mana dan pengangguran meningkat menjadi 7,4 juta jiwa.

"Ini juga jauh dari janji Jokowi yang akan membuka 15 juta lapangan kerja baru. Di sisi lain, pertahanan perbankan nasional juga terancam seiring semakin jatuhnya rupiah," tegas Fadli Zon, yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra.
 
Seharusnya, sambung Fadli, pemerintah introspeksi dan mengevaluasi kenapa target-target tersebut tidak kunjung tercapai. Setelah itu pemerintah harus bekerja menyusun kebijakan yang solutif.

"Bagaimana dengan Nawacita dan Trisakti yang diangkat sebagai solusi permasalahan bangsa? Bukan melempar wacana lain, kabur dari masalah aktual bangsa saat ini," tegas Fadli.

Fadli juga mengingatkan, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menolak UU Komisi Kebenaran dan Rekonsoliasi (KKR). UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini pernah ada di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dan MK membatalkannya pada 2004.

"Ini artinya secara hukum keputusan MK adalah sebuah keputusan final dan mengikat. Rekonsiliasi sebenarnya sudah terjadi secara alamiah. Ada anak PKI sudah jadi anggota DPR dan jabatan-jabatan lain. Pemerintah tak perlu minta maaf dan mencari-cari masalah baru," demikian Fadli. [ysa]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya