Berita

fadzli zon/net

Fadli Zon: Pemerintah Prioritaskan Saja Pembenahan Ekonomi Ketimbang Rekonsiliasi

SENIN, 28 SEPTEMBER 2015 | 15:36 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Di tengah situasi ekonomi yang semakin terpuruk, muncul wacana pemerintah akan membahas kembali rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM.

Atas wacana ini, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengingatkan pemerintah jangan sampai gagal fokus. Saat ini, pemerintah lebih baik memprioritaskan penanganan ekonomi.

"Fokus permasalahan bangsa saat ini ialah bagaimana pemerintah mampu membawa negara ini keluar dari keterpurukan ekonomi. Negara sedang darurat ekonomi, akibat situasi ekonomi yang semakin memburuk. Pemerintah jangan gagal fokus dan lari dari kenyataan," ungkap Fadli Zon kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Senin, 28/9).


Fadli Zon juga mengingatkan bahwa saat ini rupiah terus melemah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen, jauh dari janji Jokowi 7 persen. Di saat yang sama, gelombang PHK dimana-mana dan pengangguran meningkat menjadi 7,4 juta jiwa.

"Ini juga jauh dari janji Jokowi yang akan membuka 15 juta lapangan kerja baru. Di sisi lain, pertahanan perbankan nasional juga terancam seiring semakin jatuhnya rupiah," tegas Fadli Zon, yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra.
 
Seharusnya, sambung Fadli, pemerintah introspeksi dan mengevaluasi kenapa target-target tersebut tidak kunjung tercapai. Setelah itu pemerintah harus bekerja menyusun kebijakan yang solutif.

"Bagaimana dengan Nawacita dan Trisakti yang diangkat sebagai solusi permasalahan bangsa? Bukan melempar wacana lain, kabur dari masalah aktual bangsa saat ini," tegas Fadli.

Fadli juga mengingatkan, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menolak UU Komisi Kebenaran dan Rekonsoliasi (KKR). UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini pernah ada di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dan MK membatalkannya pada 2004.

"Ini artinya secara hukum keputusan MK adalah sebuah keputusan final dan mengikat. Rekonsiliasi sebenarnya sudah terjadi secara alamiah. Ada anak PKI sudah jadi anggota DPR dan jabatan-jabatan lain. Pemerintah tak perlu minta maaf dan mencari-cari masalah baru," demikian Fadli. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya