Berita

husain abdullah

RR Dituduh Mau Bikin Gelap Indonesia

RABU, 19 AGUSTUS 2015 | 16:05 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah mengkritik keras Menko Kemaritiman, Rizal Ramli (RR). Sebab Rizal sebelumnya meminta program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) ditinjau ulang karena tidak realistis atau terlalu ambisius.

"RR ini sukanya gaduh, bukannya membantu pemerintahan malah memperumit keadaan," ungkap Husain dalam keterangan pers yang diterima Redaksi sesaat lalu (Rabu, 19/8).

Dia menegaskan, kalau soa listrik, tidak ada yang perlu diperdebatkan apalagi sampai mengajak Wapres Jusuf Kalla untuk berdebat. "Dimana logika dan etikanya? Mungkin dia sakit-sakitan?"  kata Husain mempertanyakan.


Menurutnya, kalau Rizal Ramli cerdas dan bijaksana, seharusnya membantu pemikiran melakukan terobosan, setidaknya kalau tidak mampu lebih baik tutup mulut saja.

"Kalau mau tahu tentang program listrik tidak usah menantang nantang, ada forumnya, Rizal bisa manfaatkan kesempatan bertanya pada Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas. Ini negara ada tata tertibnya," sindir Husain.

Apalagi program listrik tersebut bukan semata pemiiran JK. Karena itu, menurutnya, sama saja Rizal memandang sebelah mata Presiden Jokowi. Karena program listrik adalah program populis andalan Jokowi.

"Makanya Rizal Ramli selaku Menko di kabinet ini, lebih baik khatam dulu visi misi Jokowi-JK, baru kerja. Jangan asal ngomong karena dia bukan pengamat lagi tapi Menko. Harusnya pakai akal ikut bantu pemerintah menggoalkan apa yang tertuang dalam visi misi Jokowi-JK," ungkapnya.

Lebih jauh dia menambahkan, untuk memahami masalah kelistrikan di Indonesia, Rizal Ramli cukup belajar dari Kepala Sub Bagian PLN, tidak perlu cari lawan debat. "Apanya yang mau diperdebatkan padahal Indonesia sudah krisis listrik di mana mana," tegasnya.

Sekarang, ujarnya, kapasitas pembangkit listrik yang dimiliki PLN hanya 45 ribu MW. Untuk mencapai pertumbuhan 7 persen setahun, dibutuhkan tambahan daya listrik 15 persen pertahun.

"Sehingga setiap tahun Indonesia butuh tambahan daya 7000 MW listrik, dikalikan 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, maka jumlah mencapai 35 ribu MW," ungkapnya.

Penambahan daya listrik ini, masih kata Husain, multiplier efeknya besar karena berkaitan dengan fasilitas penunjang industri. Tanpa listrik industri tidak bisa berjalan, tanpa industri serapan tenaga kerja kita akan rendah, bakal banyak pengangguran.

"Dan kita semakin tertinggal. Belum lagi kebutuhan listrik rumah tangga yang juga paling mendesak. Apa kita mau membiarkan seluruh kota di Indonesia harus merasakan pemadaman listrik bergilir? RR ini apa mau lihat Indonesia mati lampu?"  tanyanya lagi.

Saat ini, sambungnyam semua bank siap mendukung pendanaan proyek listrik, artinya secara kalkulasi perbankan proyek ini masuk akal. Permintaan untuk mengerjakan program listrik juga membludak.

"Yang ditawarkan PLN 35 ribu MW tetapi yang berminat sangat besar kalau ditotal mencapai 50 ribu MW. Artinya ini momentum untuk mengatasi krisis listrik di Indonesia, karena peminatnya besar," ucapnya.

"Atau kita mau biarkan daerah daerah dilanda pemadaman lampu bergilir. Bisa marah orang daerah. Belum lagi di pedesaan pedesaan yang belum pernah merasakan terangnya listrik," imbuh Husain.

Karena itu, dia mengingatkan Rizal Ramli untuk tidak cuma berkomentar di antara gemerlap lampu studio. "Tapi ingat masih jutaan rakyat Indonesia butuh listrik," demikian Husain Abdullah.  [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya