Berita

ilustrasi/net

Nusantara

Ini Tujuan Dibentuknya Tim Pendamping untuk Desa di Perbatasan

MINGGU, 08 FEBRUARI 2015 | 00:35 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Program "Save Village" yang menjadi salah satu program prioritas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan segera diimplementasikan.

Menteri Desa, Marwan Jafar, mengatakan, selain penguatan infrastruktur, pihaknya juga akan ada memberikan pendampingan yang intensif untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme masyarakat daerah perbatasan.

"Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan penting, tapi juga harus dibarengi dengan pendidikan untuk menanamkan jiwa nasionalisme di masyarakat perbatasan," ujar Marwan, kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (7/2).


Menurut Marwan, mengatasi persoalan desa di perbatasan harus komprehensif. Selain mengalami ketimpangan ekonomi, masyarakat di daerah perbatasan selalu merasa inferior secara mental jika menghadapi warga negara asing.

"Kondisinya memang memprihatinkan, karena itu penyelesaiannya harus komprehensif. Mulai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan masyarakat harus intens dilakukan," terangnya.

Karena itu, lanjut Marwan, Kementerian Desa akan mempersiapkan tim pendamping desa daerah perbatasan yang memiliki keahlian di beberapa bidang untuk melakukan pendampingan secara intensif.

"Dengan pendampingan tersebut akan bisa memantau secara kontinu perkembangan dan kebutuhan masyarakat desa daerah perbatasan. Makanya memang harus live in (tinggal) di daerah perbatasan. Ini penting untuk memantau dan mengawasi kebutuhan desa di daerah perbatasan dengan cepat dan tepat," katanya.

Menteri Marwan mengaku sudah membentuk tim untuk menganalisis beberapa persoalan dan merumuskan solusi untuk desa di daerah perbatasan. Dari analisis yang dilakukan, Marwan akan melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga terkait untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan di desa daerah perbatasan.

"Karena Kementerian desa tidak mungkin bisa bekerja sendiri, perlu ada sinergi dengan beberapa lembaga dan badan yang khusus menangani daerah perbatasan seperti BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan)," imbuhnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

UPDATE

Harga Minyak Dunia Merangkak Naik ke 93 Dolar AS

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:17

TransNusa dan Tourism Malaysia Ajak Media Eksplorasi Penang, Perlis hingga Langkawi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:57

Rupiah Perpanjang Tren Positif di Jumat Pagi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:51

Strategi Mendapatkan Libur Panjang Saat Peringatan Maulid Nabi 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:46

OTT Rektor Unsoed, KPK Tangkap 14 Orang dan Amankan Uang Ratusan Juta

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:35

IHSG Naik ke 6.526,30, Saham Mayoritas Menguat

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:20

Salah Paham tentang Kembali ke UUD 1945

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:06

Kebutuhan Pangan Pengungsi NTT Dipastikan Terpenuhi, Stok Beras 39 Ribu Ton

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:00

Bursa Asia Merah Tergusur Sentimen Wall Street

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:58

Terjaring OTT KPK, Rektor Unsoed Diduga Terkait Korupsi PMB

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:49

Selengkapnya