BaraJP: Jangan Paksa Jokowi Memihak dalam Konflik KPK vs Polri

Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) mendukung presiden untuk tidak mencampuri proses hukum di Polri dan Komisi Pemberatan Korupsi (KPK). Relawan pun meminta publik untuk tidak mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) memihak salah satu dalam kisruh KPK-Polri.

"Jokowi mendukung semua instansi penegak hukum. Jika Jokowi membela salah satu dan menegasikan yang lain, akan menjadi masalah juga," tegas Ketua Umum BaraJP, Sihol Manullang, dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (27/1).

Sihol meminta KPK segera menyidik semua perwira Polri yang terindikasi mempunyai "rekening gendut" tanpa pandang bulu, agar masyarakat tak menduga KPK "pilih tebang" terhadap Budi Gunawan, .

Polri juga harus membuktikan tidak sedang melakukan aksi balas dendam dengan menjadikan Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Bahkan, jika perlu, Polri membantu KPK menyidik anggota sendiri yang terindikasi punya "rekening gendut". Juga membantu KPK menangani kasus lain yang menguap begitu saja.

"Kami tidak ikut dalam barisan unjuk rasa mendukung salah satu. Kalau ada aksi mendukung kedua instansi, kami akan ikut. Jika yang satu menyeret pimpinan yang lain, jangan dianggap menyerang lembaga, tetapi proses hukum biasa," kata pendiri BaraJP ini.

Polri dan KPK perlu membuktikan tidak ada ada balas dendam, tidak ada praktik "pilih tebang".

"Kami beranggapan, proses saling membersihkan antara Polri dan KPK, adalah bagian dari perjalanan demokrasi agar negeri ini mempunyai penegak hukum yang kuat dan disegani," pungkasnya. [ald]