Desakan Presiden terpilih Joko Widodo agar Presiden SBY menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) seiring meningkatnya anggaran subsidi energi pada tahun 2014 dinilai sebagai langkah politis. (Baca: Ternyata Jokowi Salah Membaca Postur RAPBN 2015)
"Jika sudah menyangkut subsidi, maka hal ini sangat populis. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, menjadikannya bukan hanya masalah ekonomis tetapi juga politis. Jika tidak ditangani secara tepat akan terjadi gejolak," ungkap anggota Komisi VI DPR RI Abdurrahman Abdullah (Rabu, 3/8).
Alasan politis semakin menguat di balik desakan Jokowi tersebut setelahSBY sendiri sendiri sudah menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan menaikkan harga BBM karena dinilai akan makin membebani rakyat. Rakyat sudah dibebani kenaikan harga TDL dan Gas Elpiji 12 Kg.
"Dengan kata lain, Jokowi ingin berbagi resiko kebijakan dengan pemerintahan SBY sebelum ia resmi dilantikmenjadi presiden," imbuh politikus Partai Demokrat ini.
Pasalnya, ada banyak cara lain yang bisa ditempuh untuk membiayai beragam proyek pembangunan tanpa harus menaikkan harga BBM. (Baca:
Dana Penghematan Anggaran Kementerian Bisa Digunakan untuk Pembangunan!)
Apalagi, kalau melihat langkah politik PDIP yang dulu selalu gencar menolak kenaikan harga BBM kini berbalik arah mendesak pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri secara langsung mengatakan bahwa kenaikan harga BBM tahun 2014 adalah suatu keharusan karena terjadi defisit anggaran belanja negara.
Menurutnya, alasan PDIP sangat sarat dengan kepentingan politik. Alih-alih membela kepentingan rakyat justru kini bertentangan dengan kepentingan rakyat.
"Di saat rakyat sudah terbebani oleh berbagai kenaikan harga, PDIP malah berupaya menambah lagi beban rakyat dengan rencana menaikkan harga BBM," demikian anggota Dewan dari Nusa Tenggara Barat ini.
Karena baginya, subsidi BBM bisa dilanjutkan hingga tahun 2015 berdasarkan nota keuangan dan data yang valid, bukan berdasarkan alasan-alasan politis, apalagi untuk tujuan 'lempar batu sembunyi tangan'. (Baca:
Ini Alternatif Lain yang Bisa Ditempuh daripada Menaikkan Harga BBM)
"Ingin melempar tanggung jawab yang beresiko tinggi pada pemerintahan SBY dan tidak ingin menanggung resiko pada pemerintahan Jokowi kelak," tegasnya.
[zul]
