Jelang sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi membuat pengamanan di area kantor Balaikota Pemprov DKI diperketat. Jumlah petugas kepolisian pun ditambah.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri, Heru Budi Hartono menjelaskan, pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan jelang maupun pasca putusan MK yang dijadwalkan pukul 2 siang WIB nanti.
"Untuk umum pihak kepolisan se-DKI akan melakukan penambahan. Untuk balai kota sendiri ada penambahan secara terbuka dan tertutup, karena balai kota adalah salah satu objek vital disampingnya juga," ujar Heru saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (21/8).
Heru enggan merinci baik jumlah personil kepolisian dan instansi mana saja yang dilibatkan untuk menjaga Balaikota. Namun yang pasti, kata Heru, ada bantuan pengamanan dari pemerintah pusat.
"Jadi kami terbantu karena bersebelahan dengan istana Wapres yang juga dijaga keamanannya," ujarnya.
Heru pun membantah pengerahan polisi tersebut semata untuk mengamankan Jokowi.
"Intinya membuat semua yang ada di dalam Balaikota nyaman untuk bekerja," pungkasnya.
Sementara Kepala Biro Umum DKI Jakarta, Agustino berpendapat, pengamanan dalam Balaikota justru biasa-biasa saja.
"Kalau untuk di luar itu urusannya kepolisian dan Paspampres, mungkin saya enggak bisa ngomong banyak, coba tanya KDH," kilah Agustino.
[wid]
