Berita

marwah daud ibrahim/ist

Partai Republik Punya Video KPUD Minta Duit

SENIN, 07 JANUARI 2013 | 21:33 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sidang pleno rekapitulasi verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2014 kembali memanas. Partai Republik mengklaim punya rekaman video soal adanya oknum KPU di daerah yang meminta uang kepada partai politik saat melakukan verifikasi faktual.

"Ini akan kami serahkan ke Bawaslu," ujar Ketua Umum Partai Republik, Marwah Daud Ibrahim saat rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPK) terkait rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik (parpol) untuk menjadi peserta Pemilihan Umum 2014, di Gedung KPU Jakarta jalan Imam Bonjol, (Senin, (7/1).

Lebih jelas Marwah menerangkan selain ke Bawaslu dia juga mengancam mengadukan temuan itu ke KPK.


"Akan diserahkan ke Bawaslu, tapi boleh jadi ke KPK" paparnya.

Secara umum kata Marwah, kinerja KPU masih perlu ditingkatkan, dalam proses verifikasi perserta parpol 2014 dinilai kompetisinya tidak sehat. Pihaknya merasa, dalam verifikasi sengaja dibuat-buat sulit.

"Kita sudah kirim surat ke Bawaslu, DKPP, dan kita sudah kirim ke presiden," pungkasnya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya