Berita

hidayat nur wahid/ist

Politik

TES NARKOBA

Hidayat Nur Wahid: Anggota Yang Belum Tes Menyusul

SENIN, 07 JANUARI 2013 | 16:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sejumlah anggota Fraksi PKS DPR RI mengikuti tes urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk menandai dimulainya agenda kerjasama PKS dengan BNN untuk pemberantasan dan pengendalian dampak Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba).

Tak kurang Ketua FPKS Hidayat Nur Wahid, M. Sohibul Iman (Wakil Ketua), Abdul Hakim (Sekretaris), dan Ecky A. Mucharom (Sekretaris II) mengikuti tes urine tersebut. Fraksi PKS menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan BNN dilandasi keprihatinan atas dampak Narkoba yang begitu luas menjangkau anak bangsa.

"Yang terkena dampak tidak hanya orang kaya, tapi juga orang miskin. Tidak hanya di kota, tapi juga sudah sampai ke pedesaan penyebaran narkoba. Ini sungguh mengkhawatirkan," ujar Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya kepada pers seusai penandatanganan MoU, di Ruang Rapat FPKS, Senayan, Jakarta, Senin (7/1) .


Tampak mengikuti tes urine sejumlah anggota FPKS lainnya seperti Al Muzammil Yusuf (Wakil Ketua Komisi III), Ma’mur Hasanuddin (Komisi IV), Indra (Komisi III), Nasir Djamil (Komisi VIII), M. Firdaus (Komisi XI), Raihan Iskandar (Komisi X), Abdul Azis Suseno (Komisi VIII) dan beberapa anggota lainnya.

"Anggota yang belum sempat mengikuti hari ini akan menyusul," ujar Hidayat lagi.

BNN sendiri menyatakan kegembiraannya dengan terealisasinya kerjasama dengan Fraksi PKS.

"PKS merupakan Fraksi pertama di DPR yang menjalin kerjasama penanggulangan dampak Narkoba dengan BNN, mudah-mudahan setelah ini fraksi lain akan menyusul," ujar Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, Bali Moniaga. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya