Berita

akbar tanjung/ist

HMI: Surat Akbar Tanjung Adalah Bentuk Tanggung Jawab Kader Golkar

SABTU, 05 JANUARI 2013 | 10:11 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Surat yang dilayangkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, ke DPP Partai Golkar perihal evaluasi elektabilitas Ketum Golkar yang jadi capres tunggal, Aburizal Bakrie alias Ical alias ARB, sama sekali bukan hal yang salah.

Hal itu dilandasi oleh fakta sosial dan politik. Sampai saat ini, elektabilitas ARB sebagai Capres tunggal Partai Golkar belum mampu memberikan keyakinan bahwa Golkar dapat memenangkan Pemilu 2014.

"Ini merupakan sebuah kepiawaian komunikasi seorang Akbar Tanjung, sekaligus bentuk tanggung jawab seorang kader dan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar," ujar Ketua Bidang Hukum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Luthan Daulay, dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (5/12).


Sebelumnya, kata Luthan, Akbar pernah meminta DPP, DPD dan seluruh struktur Partai Golkar bekerja maksimal guna mempersiapkan majunya ARB sebagai Capres Golkar.

"Tapi, sampai sekarang kerja struktur partai beserta tim pemenangan juga belum  mampu meyakinkan rakyat Indonesia, dan ini ditandai menurunnya elektabilitas ARB dibandingkan dengan capres atau tokoh lainnya," ungkapnya.

Atas dasar itulah, ungkap Luthan, sangat mungkin Akbar mencoba untuk menggunakan metode komunikasi baru dengan model meminta DPP mengevaluasi keputusan politik Partai Golkar yang merekomendasikan ARB sebagai Calon Presiden, agar DPP Partai Golkar beserta jajaran struktur partai dapat bekerja lebih sistematis, terukur, dan terarah serta dapat berpikir lebih obyektif dengan mengedepankan kepentingan partai untuk menghadapi pemilu 2014.

Luthan sangat menyayangkan ketika surat Akbar itu ditanggapi secara negatif dan kontra produktif dari beberapa fungsionaris DPP Partai Golkar, yang berujung pada penyerangan balik. Serangan balik itu sangat berlebihan, membabi buta dan menanggalkan nilai nilai etika dan estetika sesama keluarga besar Partai Golkar.

"Menurut saya, harapan surat itu hanya berpijak untuk memenangkan Pemilu 2014 dan tentunya ke depan pandangan yang obyektif dan positif haruslah dikedepankan terlebih fungsionaris partai dalam menyikapi setiap fakta sosial dan politik Golkar," pungkasnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya