Berita

prabowo subianto/ist

Politik

Gerindra Siapkan Kunci Inggris untuk Longgarkan Syarat Capres

JUMAT, 04 JANUARI 2013 | 20:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Partai Demokrat, Golkar dan PKS mengunci besaran presidential thrashold (PT) tetap pada angka 20%. Bagi Partai Gerindra, kuncinya belum kunci mati. Partai besutan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto ini akan menyiapkan kunci Inggris.

"Tidak ada kunci-kunci, nanti kita pakai kunci Inggris agar longgar," ujar Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani di sela-sela dialog kebangsaan bertajuk "Kepemimpinan Nasional; Menatap Masa Depan Indonesia Di Tengah Krisis Multidimensi" di Aula Kampus B Universitas Prof. Hamka, Pasar Rebo, Jakarta, Jumat (4/1).

Sebaliknya Gerindra tetap konsisten angka president threshold mesti disamakan dengan parliamentary threshold sebesar 3,5%.

"Yang disebut parpol itu adalah yang mencapai PT di parlemen, 3,5 persen. Itu yang terkandung dalam UU Pemilu. Sementara di UUD 45, presiden diusung partai politik dan gabungan partai politik. Berarti mengacu ke sana," jelas ketua Fraksi Gerindra DPR.

"Jadi di sini konsentrasi kita. Masalah perdebatan bisa saja, 2004 saja PT pilpers hanya 4 persen," sambung dia. [dem]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya