Berita

idrus marham

Kalau Terus Digencet Idrus Marham, Akbar Tandjung Bisa Maju di Pilpres

KAMIS, 03 JANUARI 2013 | 16:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pendelegitimasian yang dilakukan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham terhadap Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Pertimbangan partai bisa berdampak negatif bagi soliditas internal partai.

Demikian disampaikan mantan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Banda Aceh, Muntasir Hamid saat dihubungi wartawan, Kamis (3/1).

"(Bahkan) bila terus-menerus dipojokan dan terus diperlakukan seperti ini, bukan tidak mungkin dia (Akbar) akan maju sebagai Cawapres," kata Muntasir.

Namun Muntasir menolak pernyataannya ini sebagai pembenaran atas sikap kritis Akbar terhadap pencapresan Aburizal Bakrie. Menurutnya penetapan Ical sebagai Capres Partai Golkar sudah final karena diputuskan lewat Rapimnas partai.

"Waktu Rapimnas sudah memutuskan Ical menjadi Capres kita, semua patuh. Akbar pun berkeinginan memenangkan Pak Ical," ungkapnya.

Tapi tak ingin persepsi publik mengarah pada konflik antara Akbar dan Ical, Muntasir akan mengundang seluruh DPD II Golkar untuk mempertemukan kedua tokoh itu. "Akbar dan Ical adalah dwitunggal di Partai Golkar," pungkasnya.

Dia mengungkapkan itu terkait pernyataan Idrus Marham yang sebelumnya menuding Akbar Tandjung memecah belah partai dan mempreteli pencapresan Ical karena mengirim surat evaluasi untuk Dewan Pimpinan Pusat Golkar terkait pencapresan Aburizal Bakrie.

"Pernyataan Akbar Tandjung di samping tidak etis, sangat tidak sesuai dengan etika organisasi dan secara tidak langsung merusak konsolidasi partai. Juga melakukan provokasi dan merusak konsolidasi partai dan yang paling jelas mempreteli pencalonan Pak Ical," kata Idrus tempo hari di Jakarta. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya