Berita

mahfud md/ist

Mahfud MD: UU Produk Pemerintah dan DPR Banyak yang Salah

RABU, 02 JANUARI 2013 | 20:54 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Undang-undang yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) selama tahun 2012 meningkat menjadi 31 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 22,3 persen.

Demikian disampaikan Ketua MK Mahfud MD dalam jumpa pers MK "Laporan Kinerja MK Tahun 2012" di Aulau MK Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, Rabu (2/1).

"Ini artinya, UU yang dibuat salah," kata Mahfud.


Dari 169 perkara pengujian UU yang masuk ke MK, jelas Mahfud, 97perkara telah diputus dan 42,6 persen masih dalam proses persidangan. Dari 97 perkara yang telah diputus, 30 perkara diantaranya dikabulkan, selebihnya sebanyak 31 perkara (32 persen) ditolak, 30 perkara (31 persen) tidak dapat diterima dan 6 perkara 96 persen) dinyatakan melalui ketetapan ditarik kembali.

"Angka ini menunjukkan bahwa masih adanya norma UU yang bermasalah atau terbukti bertentangan dengan UUD 1945," ujar mantan menteri pertahanan ini.

Penurunan kualitas UU yang dibuat oleh pemerintah dan DPR disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ada ketidakprofesionalan pembuat UU dan kuatnya politik traksaksional.

"Banyak alasan yang melatarbelakangi sebuah norma UU dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Di antaranya, bisa disebabkan oleh kurangnya profesionalisme pembentuk UU dan dugaan berbagai kepentingan dengan tukar-menukar kepentingan politik dalam pembentukan UU," pungkas Mahfud.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya