Berita

Hajryianto Y. Thohari

Ketua DPP Golkar: Politik 2013 Tak Akan Gaduh Kalau KPK Misalnya Tak Banyak Bicara

RABU, 02 JANUARI 2013 | 10:18 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Tahun 2013 ini dipastikan suhu politik nasional akan lebih dinamis dan menghangat karena menjelang Pemilihan Umum 2014. Tapi, politik 2013 tidak akan gaduh dan hiruk pikuk asalkan semua institusi negara dan partai politik menjalankan fungsinya dengan baik.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari saat dihubungi wartawan, Rabu (2/1).

Hajriyanto menjelaskan, selama ini yang bikin gaduh dan hiruk pikuk politik nasional adalah institusi-institusi negara dan parpol yang terlalu banyak memperkatakan perbuatan dan tidak memperbuatkan perkataan. "Jika masing-masing menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif pastilah tidak gaduh," ujar Ketua DPP Partai Golkar ini.

Dia memberikan contoh, jika parpol menjalankan fungsi komunikasi politik dengan baik, fungsi kaderisasi dan fungsi-fungsi lainnya, pastilah perpolitikan Indonesia akan menjadi lebih sehat. "Jika pemerintah menjalankan fungsi eksekutorial-nya pastilah akan terwujud pemerintah yang efektif," jelasnya.

Begitu juga jika KPK menjalankan fungsinya memberantas korupsi dengan baik. Selain korupsi makin berkurang, politik juga tidak akan gaduh.

"Lho, fungsi KPK kan menangkap koruptor. Kok ini hanya mengatakan? Kalau sudah tahu bahwa aktor utama koruptor adalah elite parpol, ya segera diusut dan ditahan dong. Jangan cuma dirasani dan dibahas dengan wartawan," paparnya.

"Demikian juga PPATK. Jangan banyak cakap saja. Segera laporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan itu ke KPK. Begitu juga dengan Kejaksaan dan penegak hukum lainnya, mana pelaksanakaan fungsinya?" tandas Hajriyanto. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya