Berita

akbar tanjung/ist

Politik

Akbar Tanjung Tidak Ikhlas Aburizal Bakrie Jadi Capres

MINGGU, 30 DESEMBER 2012 | 18:01 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung dinilai tidak ikhlas kalau Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu Presiden (Pilpers) 2014.

Demikian disampaikan pengamat politik Bonie Hargens dalam acara diskusi bertajuk "Membedah Demokratisasi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia" di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta (Minggu, 30/12).

Maka dengan itulah menurut Bonie, Akbar mengirimkan surat kepada DPP Partai Golkar yang intinya meminta agar elektabilitas Ical sebagai capres partai tersebut segera ditingkatkan.


"Sebagai orang yang berjasa pasca Soeharto, Akbar tidak akan ikhlas diambil alih oleh Aburizal hanya karena punya uang, maka dia menuntut mekanisme demokratis untuk penentuan capres," ujar Bonie.

Akbar yang duduk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, ingin mengambil peran, termasuk dalam penentuan capres dari partai berlambang pohon beringin itu. Dan sebagai orang yang membesarkan Golkar pasca Orde Baru, Akbar Tandjung masih mendapatkan dukungan kuat dari kader-kader Golkar terutama di daerah-daerah.

Untuk itu, Bonie menyarakan agar Ical harus melakukan pembicaraan intensif dengan Akbar untuk memuluskan langkahnya menjadi Capres, dan jangan sampai terjadi konflik internal yang akan merugikan Ical sendiri.

"Kalau tidak clear di Golkar, Ical tidak akan berhasil di Pileg maupun Pilpres 2014," tutup Bonie.[ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya