Berita

ilustrasi/ist

SUAP DPID

Giliran Teller Bank Mandiri yang Diperiksa KPK

JUMAT, 28 DESEMBER 2012 | 11:19 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan kasus alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID).

Setalah kemarin memeriksa dua pegawai Bank Mandiri kantor cabang pembantu (KCP) DPR, Rosmayanti dan Dlyra Felayanti, hari ini (Jumat, 28/12), penyidik KPK kembali memeriksa pegawai Bank Mandiri atas nama Fadli Rahim, yang bekerja sebagai teller.

"Yang Bersabgkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Haris Andi Surahman," ungkap Kepala Bagian Media dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi beberapa saat lalu (Jumat, 28/12).


Namun hingga kini, Fadli Rahim belum juga terlihat menyambangi kantor Abraham Samad Cs ini.

Seperti diketahi, dalam kasus ini KPK sudah mempidanakan dua orang, yaitu Wa Ode Nurhayati dan Fahd El Fouz. Terdakwa Fahd El Fouz menyetorkan uang senilai Rp 6 miliar secara bertahap ke rekening milik Haris Andi Surahman. Uang itu disetorkan dengan tujuan agar Haris menyerahkan uang kepada politisi PAN Wa Ode Nurhayati sebagai imbalan atas kesediaan mengurusi alokasi DPID di tiga kabupaten di Aceh. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya