Berita

abraham samad/ist

Politik

Abraham Samad Cs Prioritaskan Grand Corruption

KAMIS, 27 DESEMBER 2012 | 17:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua KPK Abraham Samad langsung menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan media yang teleh memberikan dukungan dan membantu kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Hal itu disampaikan Abraham di awal membuka konfrensi pers akhir tahun 2012 di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (27/12).

"Sekarang kami akan memberitakan perkembangan, apa yang sudah dilakukan KPK atas pertanggung jawaban KPK kepada publik setahun ini," ujar Abraham.

Tahun 2012 kata Abraham, KPK berhasil merumuskan peta jalan (roadmap) pemberantasan korupsi hingga tahun 2023. Hal itu dibutuhkan untuk menentukan arah, target dan fokus serta langkah-langkah sistematis untuk memberantsas korupsi yang sudah demikian kompleks dan mengakar.


Dalam roadmap itu secara garis besar ada hal penting, yaitu national interest. Maksudnya, yang menjadi kepentingan publik secara nasional, pengadaan grand corruption, sistem integritas nasional dam fraund control system.

"Grand corruption, yaitu yang berdampak luas bagi national interest, melibatkan aparat penegak hukum, melibatkan para pengambil kebijakan, serta yang tergolong kejahatan sindikasi dam terorganisir menjadi proritas penanganan," paparnya.

Abraham juga mengatakan, roadmap menetapkan apa yang dilakukan bidang pencegahan harus terintegritas dan simultan dengan bidang penindakan. Penindakan yang dilakukan KPK dengan instansi lain harus diikuti dengan pencegahan melalui perbaikan sistem.

"Dengan demikian sebaliknya, penindakan akan masuk saat upaya-upaya pencegahan difokus area tidak berjalan efektif," pungkasnya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya